Soal Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah, Buruh: Pemkab Nganjuk Jangan Cuma Mikir Pencitraan

NGANJUK, KOMPAS.com – Wacana pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada tahun 1993, kembali mengemuka.

Namun, upaya pengajuan tersebut dinilai terganjal oleh kurangnya kemauan politik atau political will dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Buruh Indonesia (FBI) Jawa Timur, Suyadi, menyoroti Pemkab Nganjuk yang hingga kini belum juga membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sebagai langkah awal proses pengusulan.

“Kalau itu kan (pembentukan TP2GD) soal kemauan politik ya. Terus kebetulan kan gini, saya melihat Pemerintah (Kabupaten) Nganjuk ini kan memang tidak mikir soal yang begitu. Dia kan mikir pencitraan,” ucap Suyadi kepada Kompas.com, Rabu (4/6/2025).

Suyadi memberikan contoh, kegiatan ziarah ke makam Marsinah saat momen peringatan May Day beberapa waktu lalu justru digagas oleh para elemen buruh.

Namun, kata Suyadi, tiba-tiba Pemkab Nganjuk memasang spanduk di sekitar lokasi. Hal itu membuat Suyadi dan elemen buruh lainnya kecewa.

“(Ziarah) ke Makam Marsinah itu kan kita yang gagas. Setelah saya share di grup-grup, baru pemerintah daerah atas nama Marhaen (Bupati Nganjuk) masang spanduk itu. Makanya sempat saya marah-marah waktu ketemu di Makam Marsinah,” tuturnya.

Minta Pemkab Nganjuk Serius

Meskipun FBI belum secara resmi mengajukan usulan secara tertulis, Suyadi mendorong agar Pemkab Nganjuk serius mengkaji pengusulan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional.

Selain itu, lanjut Suyadi, ia juga menyoroti kurangnya pertemuan di antara organisasi serikat buruh yang ada di Nganjuk, terkait upaya pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah.

Oleh karenanya, ia meminta agar organisasi-organisasi serikat buruh melepaskan ego sektoral demi tujuan yang lebih besar, yakni menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional.

“Kita lepaskanlah itu semua (ego sektoral masing-masing), yang penting menjadikan Marsinah sebagai pahlawan buruh itu penting,” dorongnya.

Dorongan serupa sebelumnya diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Endah Sri Murtini.

Politikus perempuan ini dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah.

Endah mengaku bangga dengan sosok Marsinah. Meskipun cerita perjuangannya berakhir tragis, Marsinah dinilai telah memberikan pelajaran berharga bagi perempuan Indonesia, khususnya perempuan di Nganjuk.

Sementara terkait progres pengajuan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi hal ini ke Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, Darmantono, namun yang bersangkutan tidak merespons.