Trump Rilis Aplikasi "The White House", Langsung Tuai Kritik

KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui Gedung Putih, resmi meluncurkan aplikasi mobile yang memungkinkan publik mengikuti aktivitas Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya secara langsung dari ponsel.

Aplikasi dengan nama "The White House" yang diumumkan pada Jumat (27/3/2026) waktu setempat AS ini menghadirkan berbagai fitur.

Di antaranya seperti siaran langsung (live streaming), pembaruan berita resmi, hingga akses kebijakan pemerintah secara real-time.

Dalam keterangan resminya, Gedung Putih menyebut aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap informasi pemerintah tanpa perantara atau pihak ketiga.

“Dari Oval Office langsung ke ponsel Anda, aplikasi resmi The White House adalah cara tercepat dan paling kuat untuk tetap terinformasi dan terhubung dengan pemerintahan,” tulis pihak Gedung Putih.

Baca juga: Momen Tak Biasa di Gedung Putih, Melania Trump Jalan Bareng Robot

Secara tampilan, aplikasi ini pada dasarnya merupakan versi mobile dari situs resmi Gedung Putih. Namun, aplikasi ini dibekali dengan sejumlah fitur tambahan, yaitu meliputi:

• Menerima notifikasi berita penting terkait kebijakan dan keputusan presiden
• Menonton siaran langsung konferensi pers, pidato, dan acara resmi
• Mengakses galeri media berisi foto dan video
• Membaca rilis pers dan pengumuman resmi
• Mengirim masukan langsung ke pemerintah

Selain itu, tersedia pula fitur yang menampilkan informasi harga barang kebutuhan (affordability) dan layanan berlangganan newsletter resmi.

Aplikasi ini juga memuat tautan ke layanan pelaporan milik U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) alias lembaga penegak hukum federal di AS yang melibatkan imigrasi dan bea cukai.

Fitur tersebut mengarahkan pengguna ke halaman resmi ICE untuk melaporkan dugaan pelanggaran imigrasi.

Pengguna juga bisa “mengirim pesan” ke Presiden AS Donald Trump, meski fitur ini hanya mengarah ke formulir kontak resmi.

Saat ini, aplikasi resmi The White House sudah tersedia dan bisa diunduh melalui toko aplikasi iOS Apple App Store atau Android Google Play Store.

Baca juga: Trump Libatkan Bos Facebook dan CEO Nvidia dalam Panel Penasihat AI AS

Tuai kritik

White House Ilustrasi aplikasi resmi Gedung Putih.

Meski terlihat praktis bisa langsung dapat informasi langsung dari pemerintah AS, aplikasi The White House disebut memiliki isu terkait privasi dan keamanan data pengguna.

Sebuah laporan dari akun X (dahulu Twitter) @DiligentDenizen menyebut bahwa aplikasi ini meminta berbagai izin sensitif, seperti akses lokasi presisi, jaringan perangkat, hingga data biometrik seperti sidik jari.

Satu pengguna bernama @Thereallo1026 juga melakukan analisis independen terhadap aplikasi The White House.

Hasilnya, aplikasi ini diduga mengirimkan data lokasi pengguna secara berkala, sekitar setiap 4,5 menit, ke server pihak ketiga, yakni OneSignal.

Server ini umumnya digunakan untuk layanan notifikasi berbasis lokasi, dan beberapa pihak khawatir pengumpulan data ini berkaitan dengan fitur pelaporan pengguna ke lembaga ICE. 

Untuk diketahui, belakangan lembaga ICE menjadi sorotan warga AS. Beberapa tindakan mereka dalam penegakan hukum, terutama terhadap warga imigran, dinilai represif.

Salah satunya adalah penembakan fatal yang dilakukan Januari lalu, terhadap dua waga negara AS di Minnesota. Aksi ini kemudian memicu demonstrasi besar.

Baca juga: Trump Blokir AI Anthropic, Microsoft Langsung Pasang Badan

Kembali ke aplikasi The White House, akun @Thereallo1026 juga menemukan potensi celah keamanan lainnya, di mana aplikasi bisa memuat konten video melalui sumber eksternal yang tidak resmi.

Dalam temuan ini, dia menyebut bahwa sumber video YouTube ini berasal dari akun GitHub orang yang tak dikenal. 

Nah, jika sumber tersebut diretas, penyerang berpotensi menyisipkan kode berbahaya ke perangkat pengguna melalui aplikasi The White House.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah peramban (browser) internal aplikasi yang disebut dapat memodifikasi tampilan situs pihak ketiga, termasuk menghapus banner persetujuan cookie dan elemen keamanan lainnya.

Saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Gedung Putih terkait detail teknis pengumpulan dan pengelolaan data serta berbagai isu privasi dan keamanan di aplikasi tersebut, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Mashable.