Krisis Literasi di Indonesia, Integritas Pemimpin Berantas Korupsi jadi Kunci

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai dari pemimpin daerah sampai kepala sekolah perlu memberikan contoh berintegritas jika ingin serius menyelesaikan krisis literasi dan numerasi.

Hal itu disampaikan oleh pengamat pendidikan, Ina Liem saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, banyak sekolah yang mengalami kerusakan bukan karena soal anggaran, tetapi karena anggarannya yang "bocor".

Soal guru yang absen, bukan karena tak ada sistem tetapi karena tidak ada ketegasan dari pimpinan.

"Kita tidak bisa berharap siswa jujur dan rajin belajar, kalau ekosistem di sekelilingnya justru permisif terhadap penyimpangan," kata Ina.

Ia menyarankan pemerintah untuk memberikan ruang kepada kepala sekolah yang memiliki integritas dan berani memberantas korupsi di sistem pendidikan. Ina juga meminta semua pihak untuk berhenti menjadikan abatan pendidikan sebagai komoditas politik atau balas budi.

"Pendidikan butuh kepemimpinan moral, bukan hanya administratif. Kita tidak kekurangan guru hebat atau siswa cerdas. Yang kita kekurangan adalah pemimpin yang berani memotong mata rantai korupsi di sektor pendidikan," ujar Ina.

Baca juga: Perbandingan Budaya Membaca Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Ina menilai korupsi sebagai dalang di balik banyaknya anak di Indonesia yang tak bisa membaca.

Ina menjelaskan, korupsi yang terjadi bukan hanya soal uang, melainkan korupsi dalam berbagai bentuk.

"Kalau hari ini kita masih bicara soal banyak anak tidak bisa membaca, berarti ada yang sangat keliru dalam sistem pendidikan kita. Dan akar masalahnya adalah korupsi, bukan hanya dalam arti sempit soal uang, tapi korupsi dalam semua bentuknya," kata Ina saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/4/2025) malam.

Ia menyebutkan, adanya korupsi waktu dalam pada saat pengajaran di sekolah. Ina menyorotinya banyak jam kosong di sekolah negeri.

"Banyak jam kosong di sekolah negeri, jam pelajaran tidak berjalan. Itu pembiaran yang sistemik," tambah Ina.

Korupsi kedua adalah soal anggaran. Ia melihat adanya kebocoran dana bantuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan di Indonesia.

"Kita bicara soal dana BOS, dana PIP, dana infrastruktur yang bocor, tidak tepat sasaran, bahkan dijadikan ladang proyek. Itu merampas hak belajar anak," pungkas Ina.

Baca juga: Anak Indonesia Banyak Tak Bisa Baca, Pengamat: Akar Masalahnya adalah Korupsi

Kemudian, adanya pemerasan dalam dunia pendidikan. Pemerasan yang terjadi mulai dari pungutan liar sampai jual beli kursi sekolah.