Australia Akan Akui Palestina, Selandia Baru Pertimbangkan Langkah Serupa

WELLINGTON, KOMPAS.com - Pemerintah Selandia Baru akan menentukan sikap terkait pengakuan Palestina sebagai negara pada September 2025.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengonfirmasi bahwa isu tersebut telah dibahas di tingkat kabinet pada Senin (11/8/2025), bersamaan dengan pengumuman negara tetangganya, Australia, yang akan mengakui Palestina.

Peters menyebutkan, keputusan resmi akan diambil pada September, bertepatan dengan kehadirannya di pertemuan para pemimpin Sidang Umum PBB, New York, akhir bulan itu.

Baca juga: PM Albanese: Australia Akan Mengakui Negara Palestina

Dilansir Radio New Zealand, batas waktu itu memberi sinyal bahwa Selandia Baru dapat bergabung dengan sejumlah mitra Barat yang tengah mengkaji pengakuan serupa.

Tak lama setelah pernyataan Peters, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memastikan negaranya akan mendukung pengakuan kenegaraan Palestina di Sidang Umum PBB bulan depan.

Albanese mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, yang ia temui akhir pekan lalu.

Menurutnya, konflik Gaza tidak boleh dibiarkan begitu saja.

"Risiko mencoba tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Dampak status quo semakin besar setiap harinya dan dapat diukur dengan nyawa-nyawa yang tidak bersalah," ujarnya.

Lebih lanjut, Albanese berharap pemilu di Gaza dapat segera dilaksanakan, mengingat sudah lama tidak diadakan oleh Otoritas Palestina.

Baca juga: 75 Persen Anggota PBB Akan Akui Negara Palestina

AFP/YASUYOSHI CHIBA Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tersenyum sesaat setelah turun dari pesawat saat tiba di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma di Jakarta, Indonesia, Rabu (14/5/2025). Ini merupakan kunjungan luar negeri pertamanya setelah terpilih kembali.

Peters menyampaikan, bencana kemanusiaan di Gaza menjadi perhatian utama agenda global.

Selandia Baru, kata Peters, telah memberi perhatian yang cermat, metodis, dan terencana terhadap isu ini.

"Selandia Baru sejak lama mempertanyakan adakah prasyarat bagi negara Palestina yang layak dan sah—dalam hal keamanan, politik, diplomatik, dan ekonomi. Pada dasarnya, kita perlu mempertimbangkan apakah kemajuan yang memadai telah dicapai terhadap tolok ukur ini agar Selandia Baru dapat mengakui negara Palestina," ujarnya.

Menurut Peters, pemerintah juga akan mempertimbangkan perbedaan sikap para mitra dekat, serta pandangan negara-negara Arab bahwa Hamas harus melucuti senjatanya.

Ia menambahkan bahwa ada beragam pandangan yang dipegang teguh, baik di pemerintahan, Parlemen, maupun masyarakat Selandia Baru terkait pengakuan negara Palestina.

Baca juga: Perang Tak Kunjung Usai, Negara-negara Arab Desak Hamas Letakkan Senjata