WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump memecat 532 pegawai U.S. Agency for Global Media (USAGM), lembaga induk VOA, pada Jumat (29/8/2025).
Dengan keputusan tersebut, ratusan pegawai VOA resmi diberhentikan dengan gaji terakhir per 31 September 2025.
Kari Lake, Penasihat Senior USAGM yang ditunjuk Trump, mengumumkan langkah pemecatan itu melalui akun X pribadinya.
Baca juga: Tolak Dibredel, Jurnalis Indonesia Pimpin VOA Gugat Pemerintahan Trump
Ia menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini sebagai bagian dari “reduction in force” (RIF) atau pengurangan pegawai yang dijalankan atas arahan presiden.
“Kami melaksanakan RIF ini atas arahan Presiden untuk memangkas birokrasi federal, meningkatkan layanan, dan menghemat lebih banyak uang rakyat Amerika,” tulis Lake dalam pernyataannya.
Lake menambahkan, setelah PHK, USAGM akan lebih fokus menyalurkan berita ke negara-negara dengan rezim komunis dan diktator.
Keputusan PHK massal ini datang saat gugatan pembredelan VOA, yang dipimpin oleh jurnalis Patsy Widakuswara, terhadap pemerintahan Trump, masih berlangsung.
Dalam sidang terakhir, Hakim Distrik Federal Royce C Lamberth bahkan menegaskan bahwa Lake “hampir berada di ambang penghinaan pengadilan” karena terus mengabaikan perintahnya.
Sebelumnya, hakim memerintahkan agar VOA segera dipulihkan sesuai mandat hukum dan melarang Lake memecat Direktur VOA Michael Abramowitz tanpa restu dewan pengawas.
Namun, tergugat dianggap tidak mampu menjelaskan bagaimana mereka mematuhi putusan pengadilan sebelumnya dan rencana VOA ke depan.
Oleh karena itu, Hakim Lamberth memerintahkan tiga pemimpin USAGM dan VOA—Kari Lake, Frank Wuco, dan Leili Soltani—untuk hadir dalam pengambilan deposisi paling lambat 15 September 2025 atau menerima tuduhan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).
Deposisi itu dimaksudkan untuk memastikan apakah pemerintah benar-benar mematuhi perintah pengadilan terkait pemulihan VOA.
Keputusan pemecatan tersebut langsung memicu kecaman luas. Paula Hickey, Presiden Serikat Pekerja yang mewakili pegawai VOA, menyebut langkah ini ilegal.
“Cara pemecatan ini menunjukkan betapa rendahnya penghormatan pemerintahan AS terhadap pegawai federal dan terhadap hukum,” kata Hickey.