Mahfud MD Sebut Ada 27 Masalah Serius yang Jadi Penyakit di Tubuh Polri

KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengidentifikasi puluhan persoalan yang disebut menjadi penyakit di tubuh Polri.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (29/10/2025).

Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut sistem, melainkan juga menyentuh aspek moral dan kepemimpinan internal di institusi kepolisian.

Mahfud juga menyebut ada pandangan berbeda di kalangan purnawirawan jenderal Polri soal arah reformasi kepolisian ke depan.

Baca juga: Mahfud MD Belum Dapat Kabar Lanjutan Soal Komite Reformasi Polri

Mahfud MD: Ada 27 Masalah Serius di Tubuh Polri

Mahfud mengatakan, ia sudah mengidentifikasi 27 masalah serius yang kini menjadi penyakit di tubuh Polri.

“Saya sudah mengidentifikasi ada 27 masalah serius ini yang menjadi penyakit di Polri sekarang,” kata Mahfud.

Menurutnya, persoalan itu meliputi banyak aspek, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan, pendidikan, hingga praktik “koncoisme” yang menghambat profesionalitas anggota.

“Termasuk mulai dari rekrutmen, pembinaan, pendidikan, munculnya koncoisme, orang yang berprestasi terbuang, belum waktunya naik pangkat naik pangkat, dan seterusnya,” ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Sudah Bersedia Gabung Komite Reformasi Polri, tetapi Tak Dikabari Lagi

Mahfud MD Menilai Masalah Bukan pada Struktur 

Mahfud menilai akar dari permasalahan itu bukan pada struktur kepolisian, melainkan pada moral kepemimpinan di internal Polri.

“Ketika ini ditanyakan kenapa ini terjadi, apa strukturnya yang salah gitu ya, kayaknya ndak juga,” kata Mahfud.

Menurutnya, godaan politik dan praktik “koncoisme” turut mempengaruhi lemahnya moral kepemimpinan di lingkungan Polri.

“Itu kalau misalnya memperbaiki ini, terus bagian mana dari struktur itu diperbaiki, wong itu soal moral kepemimpinan ya, yang menimbulkan koncoisme dan godaan-godaan politik dari luar,” ujarnya.

Soroti Proses Pengangkatan Kapolri dengan Persetujuan DPR

Mahfud juga menyoroti proses politik dalam pengangkatan Kapolri yang dinilai rawan praktik jual beli jabatan.

“Kalau saya berpikir, secara strukturalnya mungkin satu aja, ke depannya Kapolri itu tidak usah dimintakan persetujuan DPR untuk pengangkatannya,” kata Mahfud.

“Yang langsung Presiden aja yang ngangkat, saya kan pernah di Komisi 3 jual-beli politiknya, bukan hanya jual beli politik, jual beli uang juga ya untuk jabatan-jabatan yang diseleksi di DPR itu sejak saya itu sudah ada,” lanjutnya.

Ungkap Hasil Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal Polri

Mahfud menyebut sejumlah purnawirawan jenderal Polri yang sempat berdiskusi dengannya menginginkan perbaikan kepolisian lebih difokuskan pada tingkat instrumental dan kultural.

Menurut mereka, kondisi Polri saat ini berada di titik nadir dan membutuhkan pembenahan yang menyentuh perilaku dan budaya organisasi.

“Dari kelompok jenderal-jenderal kemarin itu lebih setuju kalau perbaikannya pada tingkat instrumental dan kultural saja,” ucap Mahfud.

Namun, Mahfud menambahkan, ada juga pihak yang sebelumnya mendorong reformasi struktural, termasuk memperjelas hubungan akuntabilitas antara Polri, kabinet, dan Presiden.

“Tapi banyak yang sebelumnya itu minta perubahannya struktural, yaitu hubungan Polri dengan kabinet, hubungan Polri dengan Presiden dan sebagainya, sehingga harus ada akuntabilitas politik gitu,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, berbeda dengan TNI yang memiliki akuntabilitas politik kepada Menteri Pertahanan, Polri hingga kini belum memiliki jalur akuntabilitas politik yang tegas.

Misal, kata Mahfud, TNI itu akuntabilitas politiknya ke Menteri Pertahanan (Menhan) sementara Polri akuntabilitas politiknya itu belum ada.

“Itu yang usul dari kelompok lain, tapi yang kemarin datang langsung ke presiden itu sudah bagus agar tidak melalui kanal politik dulu jika presiden ingin perintahkan sesuatu,” ujar Mahfud.

Belum Ada Kepastian Komite Reformasi Polri

Mahfud menegaskan dirinya belum mengambil posisi dalam perdebatan mengenai bentuk reformasi tersebut.

Hal ini karena dirinya belum mendapatkan kepastian terkait kelanjutan pembentukan Komite Reformasi Polri.

“Saya tidak berpihak kemanapun dari dua ini, karena saya tidak boleh bicara ini sebelum tim komite yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu resmi dibentuk,” kata Mahfud.

Sebagai informasi, Mahfud MD mengaku sudah diminta oleh Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membantu Komite Reformasi Polri.

Permintaan itu disampaikan pada 17 September 2025, namun hingga kini belum ada kepastian kapan komite tersebut akan diumumkan secara resmi.

Artikel ini talah tayang di Kompas.tv dengan judul “Mahfud MD: Ada 27 Masalah Serius yang Menjadi Pernyakit di Polri Sekarang” dan “Mahfud: Kelompok Purnawirawan Jenderal Polri Setuju Instrumental dan Kultural Kepolisian Diperbaiki”.