Ditanya Realisasi 3 Juta Rumah, Fahri Hamzah: Tanya Menterinya-lah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, memberikan jawaban lugas saat ditanya mengenai realisasi program 3 juta rumah hingga Semester I-2025.

"Tanya menteri-nya lah," kata Fahri menjawab pertanyaan Kompas.com, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Permen KUR Perumahan Bakal Meluncur, Ara Siap Dipanggil Airlangga

Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang bertanggung jawab penuh atas anggaran.

Meskipun begitu, Fahri membeberkan gambaran besar rencana kementeriannya. Program 3 juta rumah ini dibagi menjadi dua bagian: renovasi dan pembangunan unit baru.

Rencana Jangka Pendek: Renovasi dan Kemitraan

Fahri menjelaskan, kementerian telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merenovasi sekitar 2 juta unit rumah.

Untuk anggaran, ia menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan alokasi sebesar Rp 49 triliun untuk tahun 2026.

Baca juga: Penyusunan Permen KUR Perumahan Tembus 90 Persen, Kelar Akhir Juli

Sementara itu, untuk 1 juta unit rumah baru, pemerintah sedang menjalin kemitraan dengan BUMN dan Danareksa.

Kemitraan ini bertujuan untuk membentuk "off-taker" atau lembaga penjamin yang akan mengelola seluruh perumahan bersubsidi.

"Intinya itu adanya lembaga yang off-taker yang nanti akan mengasup semua perumahan subsidi yang dibangun supaya perencanaannya lebih tepat, tanahnya lebih murah, lokasinya lebih bagus dan memenuhi standar kepentingan dan kebutuhan masyarakat," jelas Fahri.

Baca juga: Tiga Permen KUR Perumahan Ditargetkan Tuntas Juli Ini

Ia juga menambahkan, proyek ini tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan juga memiliki unsur bisnis karena ada skema pembayaran dari masyarakat yang masuk daftar tunggu.

KUR Pro-Produktif dan Pembangunan TOD

Selain itu, Fahri menyinggung soal perubahan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan.

KUR yang selama ini hanya fokus pada kegiatan produktif, kini akan diperluas ke sektor perumahan dengan syarat perumahan tersebut juga memiliki nilai produktivitas.

Baca juga: KUR Perumahan Dianggap Nyawa Baru bagi Pengembang Kecil

"Rumah juga bisa produktif, baru menikah, anaknya ditambah satu kamar karena mau bikin salon di depannya, produktif nanti masuk KUR," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan perumahan di lokasi strategis. Pemerintah akan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan, tol, dan stasiun kereta api.

Salah satu strateginya adalah dengan membangun perumahan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

Fahri menyebutkan, ia telah mengecek 80 stasiun di Jabodetabek yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai TOD.

Baca juga: KUR Perumahan Dituding Salah Sasaran: Pemerintah Vs Pengamat, Siapa Bela Rakyat?

Ia juga mendorong para pengembang untuk beralih dari perumahan tapak (landed house) ke hunian vertikal.

"Di seluruh negara yang mengalami transformasi memang harus ada kampanye nanti buat tinggal di rumah susun lebih enak, lebih bersih, lebih pasti," tambahnya.

Alokasi dan Target Anggaran

Terkait alokasi KUR untuk perumahan, akan memiliki limit yang lebih tinggi dari KUR biasa, yaitu di atas Rp 50 juta.

Baca juga: Pemerintah Gaet Tiga Bank Swasta Jadi Penyalur KUR Perumahan

Dana tersebut akan disalurkan melalui perbankan, bukan dari pemerintah langsung. Untuk renovasi kawasan, Fahri juga mengusulkan pinjaman luar negeri.

Menurutnya, semua pihak terkait, termasuk BUMN, pengembang lokal, dan perusahaan konstruksi, sudah siap.

Namun, mereka masih menunggu penunjukan lokasi tanah yang akan disediakan oleh pemerintah.