Disentil Wamenkeu Serapan Rendah, Menteri PU: Politik Anggaran Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan teguran dari Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara karena penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum menyentuh 50 persen atau tepatnya 48,2 persen.

"Untuk Triwulan keempat kita meminta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja," ucap Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA, beberapa waktu lalu.

Ini di ataranya percepatan pelaksanaan belanja kegiatan atau proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ), monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal, serta menginventarisasi kendala dan mitigasi.

Penyerapan Tembus 94 Persen

Menanggapi hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo optimistis penyerapan pada Desember bisa tembus 94 persen.

Baca juga: Infrastruktur, Ketahanan Pangan, dan Perumahan Telan APBN Rp 276,1 Triliun

"Insya Allah nanti by December bisa 94-an persen lebih lah," jelas Dody usai acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dody menambahkan, progres penyerapan APBN Kementerian PU saat ini telah mencapai 52 persen.

"Tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29 persen, terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Tapi, Insya Allah kita percepat," lanjut Dody.

Untuk menaikkan penyerapan anggaran, Kementerian PU akan mempercepat kontrak maupun tender (lelang) proyek.

"Jadi, tender cepat-cepat semua. Karena memang yang diperintahkan kita kan bangun dengan cepat, dengan tepat, tapi secara efektif misinya enggak boleh ketinggalan. Jadi kita sekarang berusaha tender cepat, tapi tetap fungsi kehati-hatianya tetap kita jaga," tutup dia.

Baca juga: Insentif Beli Rumah Bebas PPN Diperpanjang Lagi hingga Desember 2027