Menteri PU Endus Keanehan, PNS PU Mampu Beli Rumah di Pondok Indah

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan soal kekayaan sejumlah bawahannya yang disebut-sebut memiliki kekayaan tak wajar, terlebih bila dibandingkan dengan profil pendapatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Misalnya, ia mencontohkan, beberapa pejabat di Kementerian PU yang bisa membeli rumah di kawasan-kawasan elite Jakarta, seperti Pondok Indah, yang harga tanah per meternya sudah menembus ratusan juta rupiah.

"Bagaimana mungkin seorang pejabat karier mampu memiliki aset properti di kawasan elite seperti Pondok Indah dan Senopati?" ucap Dody ditemui di Jakarta, dikutip pada Selasa (31/3/2026).

Diungkapkan Dody, bila menggunakan logika hitung-hitungan menabung bertahun-tahun dari gaji dan seluruh tunjangan ASN di Kementerian PU, maka bisa dikatakan sangat tidak mungkin pejabat bersangkutan bisa memiliki rumah di Pondok Indah hingga Senopati.

"Ini bukan sekadar gaya hidup, tapi indikasi adanya indirect income dari proyek-proyek yang selama ini tidak tersentuh audit mendalam," beber Dody.

Lahan Basah Basah Kementerian PU

Secara jujur, Dody juga mengakui bahwa institusi yang dipimpinnya merupakan lahan basah yang menarik para pejabat melakukan tindakan ilegal dan memperkaya diri. Jabatan-jabatan basah bisa terjadi karena memegang wewenang kuasa anggaran bernilai jumbo.

Baca juga: Profil Dewi Chomistriana, Dirjen PU yang Mundur dari Jabatannya

Untuk tahun 2026 saja, anggaran Kementerian PU mencapai sekitar Rp 118,5 triliun. Angka ini naik dari pagu awal dalam APBN 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp 70,86 triliun.

Sebagai contoh, ia lalu menyinggung soal kebocoran anggaran Rp 100 miliar untuk renovasi gedung pendopo Kementerian PU. Kendati sudah final dan ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), namun kebocoran anggaran tersebut belum dikembalikan.

Berikutnya adalah temuan BPK terkait indikasi kerugian negara hingga Rp 1 triliun yang menyeret pucuk pimpinan di Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA).

Dan menurutnya, para pejabat eselon ini diduga merasa memiliki posisi lebih permanen dibandingkan menteri yang merupakan pejabat politik transisional.

Ia menuding, sejumlah birokrat senior bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan arsitek jaringan yang mengendalikan arus informasi, regulasi teknis, hingga skema pengadaan yang tertutup dari pengawasan eksternal.

Beberapa pejabat internal di Kementerian PU, sambung dia, juga diindikasikan sengaja melakukan framing negatif yang memojokkan dirinya.

"Terdapat kecenderungan kuat dari orang-orang lama untuk mempertahankan kondisi kemarin," ujar Dody.

Baca juga: Rumor Negara dalam Negara di Kementerian PU

(Tim penulis: Hilda B Alexander)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan sebelumnya berjudul: "Menteri Dody Ungkap Deep State di Kementerian PU Libatkan Orang Besar".