Rumor "Negara dalam Negara" di Kementerian PU

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo baru-baru ini blak-blakan menyebut adanya dugaan deep state alias "negara dalam negara" di kementerian yang dipimpinnya.

Sebagai informasi, negara dalam negara adalah sebutan untuk jaringan kekuasaan tersembunyi, seringkali terdiri dari pejabat dalam sebuah lembaga negara yang beroperasi independen dan memiliki agenda sendiri di luar kendali pemerintah.

Dody mengungkapkan, ia sudah lama mengendus beberapa birokrat lama di Kementerian PU yang dianggapnya sulit disentuh. Hal ini menurutnya seringkali jadi penghambat dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto.

"Saya akui deep state itu ada, riil. Tentu saja, ini memicu benturan keras antara visi pembaruan nasional dengan syahwat mempertahankan hegemoni lama di birokrasi yang melibatkan orang-orang besar," ungkap Dody di Jakarta, dikutip pada Selasa (31/3/2026).

Dody lalu menyinggung soal anggapan Kementerian PU sebagai institusi yang basah lantaran besaran pagu anggarannya dari APBN.

Baca juga: Profil Dewi Chomistriana, Dirjen PU yang Mundur dari Jabatannya

Sebagai contoh, untuk tahun 2026 saja, anggaran Kementerian PU mencapai sekitar Rp 118,5 triliun. Angka ini naik dari pagu awal dalam APBN 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp 70,86 triliun.

Ia menuding, sejumlah birokrat senior bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan arsitek jaringan yang mengendalikan arus informasi, regulasi teknis, hingga skema pengadaan yang tertutup dari pengawasan eksternal.

Beberapa pejabat internal di Kementerian PU, sambung dia, juga diindikasikan sengaja melakukan framing negatif terhadap dirinya.

"Terdapat kecenderungan kuat dari orang-orang lama untuk mempertahankan kondisi kemarin," ujar Dody.

Baca juga: Kekayaan Natalius Pigai, Menteri yang Mengaku Tak Punya Rumah

(Tim penulis: Hilda B Alexander)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan sebelumnya berjudul: "Menteri Dody Ungkap Deep State di Kementerian PU Libatkan Orang Besar".