Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Usahakan Kakao, Kopi dan Sawit Dapat Tarif Nol Persen dari AS

Kompas.com - 14/08/2025, 19:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah telah mengirim surat ke Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) untuk negosiasi lanjutan soal tarif impor.

Dalam surat tersebut, pemerintah meminta sejumlah komoditas dari Indonesia mendapat tarif impor nol persen. Daftar komoditas sudah dirinci, antara lain kakao, kopi, sawit, dan produk-produk mineral.

"Kita sudah bahas dengan kementerian/lembaga semua, daftar barangnya sudah kita kirimkan, kita kirimkan ke USTR. Tinggal jadwal untuk mulai negosiasi dengan USTR," ujar Susi usai menghadiri peresmian Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Baca juga: Harga Emas Dunia Turun Usai Trump Pastikan Tak Ada Tarif Impor Emas

Susi memastikan negosiasi dengan USTR akan dimulai secepatnya. Proses bisa dilakukan daring tanpa kunjungan langsung ke AS. Delegasi Indonesia baru akan datang ke Amerika saat kesepakatan sudah matang.

"Kita sudah komunikasi, kita akan melakukan negosiasi lanjutan untuk beberapa komoditas. (Kriterianya) Komoditas tersebut tidak bisa diproduksi oleh Amerika, ekspornya sangat layak kalau dari Indonesia dan terkait rantai pasok kritikal mineral," tambah Susi.

Tarif impor sebesar 19 persen dari AS mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah masih bernegosiasi dengan AS sampai 1 September 2025 untuk mendapatkan tarif nol persen bagi komoditas tertentu.

"Nah ini (Indonesia) dapat (tarif) 19 persen resiprokal. Tapi kan masih ada berunding yang lain lagi (untuk komoditas) yang kita usahakan dapat nol persen. Itu (perundingan) sampai 1 September, rencananya ya," ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Budi menekankan negosiasi masih dimungkinkan karena pemerintah AS memberi kesempatan. Pemerintah menargetkan proses negosiasi selesai sebelum 1 September 2025.

"Karena memang dikasih kesempatan untuk berunding. Dan mudah-mudahan sebelum 1 September sudah selesai. Kan masih banyak yang akan kita usahakan untuk lebih bagus. Contohnya yang tadi ya, barang-barang yang tidak diproduksi (oleh AS)," jelas Budi.

Baca juga: Tarif Trump Bikin Harga Kopi hingga Teh Naik, Bisnis Kecil di AS Menjerit

Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan Indonesia bisa mendapatkan pengurangan tarif signifikan.

"Yang dulu (ketentuan tarif awal) 32 persen. Setelah 32 kan ditunda 3 bulan. Ya karena 3 bulan kan berlaku 10 persen kan. Artinya di 3 bulan itu kan ada proses negosiasi terus. Akhirnya dapat 19 kan (tarif impor)," ungkap Budi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang



Terkini Lainnya
KKSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Terjaga
KKSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Terjaga
Ekbis
Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 6,51 Triliun, Laba Bersih Tembus Rp 368 Miliar
Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 6,51 Triliun, Laba Bersih Tembus Rp 368 Miliar
Cuan
IHSG Ditutup Melonjak 1,36 Persen pada 8.275, Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Lagi
IHSG Ditutup Melonjak 1,36 Persen pada 8.275, Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Lagi
Cuan
Perkuat Keamanan Logistik Nasional, IPC TPK Operasikan Alat Pemindai Peti Kemas di Tanjung Priok
Perkuat Keamanan Logistik Nasional, IPC TPK Operasikan Alat Pemindai Peti Kemas di Tanjung Priok
Industri
Inflasi Telur dan Daging Ayam Ras Melonjak, BPS Sebut Karena Permintaan Tinggi untuk Program MBG
Inflasi Telur dan Daging Ayam Ras Melonjak, BPS Sebut Karena Permintaan Tinggi untuk Program MBG
Ekbis
Target Swasembada Beras: Produksi Melonjak dan Tantangan Struktural
Target Swasembada Beras: Produksi Melonjak dan Tantangan Struktural
Ekbis
Menkeu Purbaya Siapkan Tarif Cukai Khusus untuk Tarik Produsen Rokok Ilegal ke Kawasan KIHT
Menkeu Purbaya Siapkan Tarif Cukai Khusus untuk Tarik Produsen Rokok Ilegal ke Kawasan KIHT
Ekbis
Jaga Daya Saing, AISA Luncurkan Kemasan Baru Salah Satu Produk Makanan Ringannya
Jaga Daya Saing, AISA Luncurkan Kemasan Baru Salah Satu Produk Makanan Ringannya
Cuan
Bank Mandiri Siap Salurkan Rp 3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 lewat Jaringan Cabang hingga Mandiri Agen
Bank Mandiri Siap Salurkan Rp 3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 lewat Jaringan Cabang hingga Mandiri Agen
Keuangan
Pemda Bisa Pinjam ke Pemerintah Pusat, Purbaya: Bunga 0,5 Persen
Pemda Bisa Pinjam ke Pemerintah Pusat, Purbaya: Bunga 0,5 Persen
Ekbis
Danantara: TOBA Sudah Declaire Tak Ikut Proyek Sampah Jadi Listrik
Danantara: TOBA Sudah Declaire Tak Ikut Proyek Sampah Jadi Listrik
Cuan
BEI Bakal Kirim Surat Keberatan ke MSCI soal Metode Penghitungan Free Float Saham
BEI Bakal Kirim Surat Keberatan ke MSCI soal Metode Penghitungan Free Float Saham
Cuan
DJP Bongkar Kasus Pencucian Uang Senilai Rp 58,2 Miliar
DJP Bongkar Kasus Pencucian Uang Senilai Rp 58,2 Miliar
Ekbis
QRIS Kini Bisa untuk Grab, Transaksi Digital Makin Mudah bagi Pengguna Muda
QRIS Kini Bisa untuk Grab, Transaksi Digital Makin Mudah bagi Pengguna Muda
Keuangan
ETF Emas Ditarget Rilis Sebelum Juni, BEI Masih Tunggu Aturan OJK
ETF Emas Ditarget Rilis Sebelum Juni, BEI Masih Tunggu Aturan OJK
Cuan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau