Megawati Pun Tak Setuju Kereta Cepat dan Pernah Usul Ini ke Jokowi

KOMPAS.com – Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap beban berat keuangan BUMN yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh akhirnya menjadi kenyataan.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI), harus menanggung pembayaran cicilan utang pokok dan bunga ke kreditur China dengan porsi paling besar.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan melalui situs resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT PSBI mencatat kerugian Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Rugi berlanjut di tahun 2025. Hanya dalam enam bulan pertama 2025, kerugian PSBI mencapai Rp 1,625 triliun. Di sisi lain, beban utang Kereta Cepat Jakarta Bandung ini bakal terus ditanggung puluhan tahun ke depan.

Baca juga: Ini Kerugian yang Diderita WIKA Gara-gara Whoosh

Megawati tak setuju

Sebagai informasi saja, sejak awal, proyek KCJB memang tak lepas dari persoalan. Pembengkakan biaya (cost overrun) menjadi masalah utama.

Bahkan, pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya ikut mengucurkan dana APBN untuk menopang proyek tersebut.

Padahal sesuai janji yang beberapa kali diucapkan sebelumnya, pemerintah telah menegaskan bahwa pembangunan KCJB akan murni menggunakan skema business to business (b to b) tanpa melibatkan dana APBN sepeser pun.

Namun janji tinggal janji. Komitmen lain yang kemudian berubah adalah pemberian jaminan pemerintah atas pinjaman dari kreditur China. Presiden Jokowi kala itu sampai harus merevisi beberapa regulasi.

Menelisik ke belakang, salah satu pihak kurang setuju dengan proyek KCJB adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Baca juga: Danantara Putar Otak Cari Solusi Bayar Cicilan Utang Whoosh

Dikutip dari pemberitaan KOMPAS.com pada 27 Oktober 2015, Megawati saat ini mengaku tidak sejutu pada pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung. Menurutnya, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

"Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" kata Megawati di Jakarta Convention Center.

Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta reguler di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur Kereta Cepat tujuan Jakarta Bandung.

Lantaran kurang sepakat dengan pembangunan KCJB, ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo.

"Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul," kata Megawati.

Pernyataan itu disampaikan Megawati tak lama setelah BUMN Indonesia dan pihak China sepakat membentuk perusahaan patungan PT KCIC.

Baca juga: Jubir China Puji Whoosh Sudah Angkut 11,71 Juta Penumpang