Pengetatan Perbatasan Malaysia dan Ancaman Krisis Pangan di Nunukan...
NUNUKAN, KOMPAS.com – Pengetatan sempadan/perbatasan Negara di Bakelalan, Malaysia, mengakibatkan ancaman bagi ketersediaan sembako dan bahan pokok penting lain di 5 Kecamatan, di dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara.
Ketersediaan stok pangan menipis, dan harga sembako merangkak naik.
Jika kondisi ini terus terjadi, wilayah Krayan yang hanya bisa ditempuh lewat jalur udara dari ibu kota Kabupaten Nunukan ini, akan mengalami inflasi, dan semakin terisolir.
"Saya baru mendapat laporan kondisi Krayan, Hari Minggu sore kemarin, dari Kepala Dinas Perdagangan. Ada dua hal urgen, pertama adanya pengetatan barang keluar masuk di Bakelalan, Malaysia, dan jembatan penghubung yang putus gak bisa akses ke sana kemari," ujar Pj Sekda Nunukan, Asmar, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).
Baca juga: Saat Warga di Kaltara Harus Menginap di Jalan akibat Lumpur Tebal...
Asmar mengatakan, dua peristiwa tersebut menjadikan perhatian serius Pemda Nunukan.
Untuk masalah jembatan yang putus, Pemda sudah mengalokasikan anggaran dari BTT (Belanja Tidak Terduga), guna memperbaiki jembatan penghubung antarkecamatan yang putus akibat banjir.
"Saat ini perbaikan sedang berlangsung, ditangani oleh BPBD," jelasnya.
Ada dua catatan yang perlu digarisbawahi terkait kondisi Krayan saat ini.
Baca juga: Terbawa Ombak, 9 Pemancing Nunukan Masuk Perairan Malaysia
Kondisi jalanan Krayan yang rusak parah
RUSAK PARAH: Hujan deras yang mengguyur wilayah Krayan Selatan menuju Krayan Barat, Kalimantan Utara, menyebabkan jalan utama tertutup lumpur tebal, Senin (3/2/2025).Yang pertama, kondisi jalanan Krayan yang rusak di setiap musim penghujan, bukanlah domain Pemda Nunukan.
"Jalan jalan utama di wilayah Krayan, semuanya menjadi domain Pemprov Kaltara," imbuhnya.
Adapun terkait dengan pengetatan barang masuk di kawasan sempadan Bakelalan, Malaysia, kata Asmar, perlu dipahami, bahwa Bakelalan bukan wilayah administratif Nunukan atau wilayah Indonesia.
Sehingga, hal tersebut murni kewenangan Pemerintah Malaysia, yang tidak bisa dicampuri oleh Pemkab Nunukan.
"Sementara saya minta para camat di lima Kecamatan yang ada di sana (Krayan), untuk mengidentifikasi dampak yang timbul. Kita segera rapatkan solusinya bersama," kata Asmar lagi.
Baca juga: Saat Warga RI di Nunukan Bingung Cari Sembako karena Malaysia Perketat Perbatasan...
Lebih jauh, Asmar menegaskan, di masa transisi saat ini, di mana Kabupaten Nunukan sedang menghadapi pergantian kepala daerah, segala bentuk kebijakan dibatasi, termasuk menunda seluruh kegiatan.
