NUNUKAN, KOMPAS.com – Ratusan anggota Masyarakat Adat Dayak Lundayeh di Dataran Tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar demonstrasi pada Kamis (27/2/2025).
Mereka menuntut perhatian pemerintah terkait kondisi keterisolasian yang telah berlangsung tanpa solusi.
Kondisi jalanan di Krayan semakin parah, terutama di musim penghujan, yang menjadikan jalan seperti kubangan lumpur.
Hal ini mengakibatkan roda kendaraan terbenam dan menghentikan aktivitas manusia serta transportasi barang selama hampir dua bulan.
Baca juga: Begini Kronologi Penyerangan Mapolres Tarakan oleh Puluhan Oknum Anggota TNI
Akses antarkecamatan yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu dua jam, kini membutuhkan waktu sehari semalam.
Kondisi ini memaksa masyarakat harus tidur di hutan saat perjalanan.
Stok sembako dan kebutuhan pokok lainnya terus menipis, sedangkan barang-barang dari Malaysia tidak dapat masuk akibat kondisi tersebut.
Akses utama di Krayan yang hancur akibat musim penghujan membuat mobil garden ganda harus ditarik oleh kendaraan lain untuk bisa melintasi jalan yang terendam lumpur.
Sejumlah jembatan juga dilaporkan hanyut oleh banjir, mengakibatkan akses antara desa-desa di Krayan dan kota terputus total.
“Suara masyarakat adat Krayan butuh jalan aspal menggema. Spanduk yang dibawa oleh masyarakat banyak bertuliskan bahwa mereka tidak butuh makan gratis, hanya butuh jalan aspal,” tambah Oktafianus.
Lebih lanjut, akses dari Malinau ke Krayan juga mengalami kerusakan parah akibat cuaca buruk, yang menghambat pasokan bahan pokok dari dalam negeri.
Masalah lain yang dihadapi adalah landasan pacu Bandara Long Layu yang masih berupa tanah.
Padahal, akses udara sangat diharapkan untuk membawa sembako dan transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan medis.
“Sudah banyak cara kami coba untuk mengatasi keterisolasian Krayan. Pemerintah daerah saja tidak akan sanggup, apalagi kebutuhan Krayan sangat bergantung pada Malaysia. Itu sebabnya, demonstrasi kali ini langsung ditujukan kepada Bapak Presiden,” tegas Oktafianus.
“Harapan kami, Bapak Presiden agar memberikan perhatian yang lebih serius dan memprioritaskan pembangunan di wilayah masyarakat adat. Kami berharap tindakan segera diambil untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan Negara,” ujar dia.