SEMARANG, KOMPAS.com – Investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri menemukan sebanyak 212 merek beras di pasaran yang tidak sesuai dengan label dan standar mutu.
Banyak merek beras menjual kemasan 5 kilogram padahal isinya hanya 4,5 kilogram.
Ada pula beras yang diklaim sebagai premium, padahal kualitasnya biasa.
Merespons hal itu, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sumanto, menyebut belum mendapati temuan beras oplosan di wilayahnya. Namun, dia memastikan akan melakukan penyisiran di lapangan.
“Saya belum mendapatkan laporan," katanya, di Gedung Merah Putih BPKAD Provinsi Jateng, Kota Semarang, Rabu, (16/7/2025).
"Tapi dari segi Pak Menteri menyampaikan, itu jadi perhatian, termasuk Jawa Tengah, agar menindaklanjuti. Mungkin dari DPRD ke bawah, menyisir mungkin ada beberapa merek-merek yang tidak sesuai standar. Itu perlu kita tindak lanjuti bersama, DPRD Jateng juga akan melalui fungsinya, turun menindaklanjuti,” kata Sumanto melanjutkan.
Sebagai antisipasi, Sumanto mengimbau warga Jateng agar lebih teliti sebelum membeli beras yang beredar di pasaran.
“Harus teliti sebelum membeli, kalau tidak sesuai ya harus disampaikan itu benar atau tidak, yang utama teliti sebelum membeli,” imbaunya.
Menurut Sumanto, sejauh ini belum ada temuan beras oplosan di pasaran.
Namun, dia tetap akan mendorong penyisiran langsung ke lapangan untuk mencegah kerugian konsumen.
“Itu kan mungkin rangkaian dari menteri ya, DPRD belum ke sana, itu harus tetap ditindaklanjuti, karena itu bisa merugikan konsumen,” tuturnya.
Baca juga: Cegah Kepanikan, Anggota DPR Minta Penindakan Beras Oplosan Tak Berlarut-larut
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jateng, Sucahyo, menyatakan belum menemukan indikasi tersebut di pasar tradisional.
“Hasil pemantauan setelah kita konfirmasi ke teman-teman itu tidak ada ya, belum ditemukan (beras oplosan) itu, kita lakukan pantauan di pasar-pasar. Tidak tahu kalau di luar pasar tersebut,” ungkap Sucahyo di kantornya, Selasa, (15/7/2025).
Berikutnya, Disperindag Jateng akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran beras oplosan, khususnya di supermarket dan ritel modern.
Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap dugaan adanya praktik pencampuran beras premium yang merugikan konsumen.
“Ya, tentunya nanti dari kita akan turunkan tim, teman-teman kita, khususnya di bidang standardisasi situ, dan perlindungan konsumen, itu akan turun ke lapangan,” ujarnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini