Mulai 2026, Vietnam Makin Gencar Pungut Pajak hingga Sasar UMKM

Penulis: David Hutt/DW Indonesia

HANOI, KOMPAS.com - Selama beberapa dekade, sebagian besar usaha kecil di negara komunis satu partai ini menggunakan sistem pajak tarif tetap (lump-sum), di mana pajak dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan, bukan pembukuan formal.

Dalam praktiknya, penilaian pendapatan sering bergantung pada konsultasi informal dengan pejabat pajak lokal, karena banyak usaha kecil tidak memiliki catatan penjualan yang rinci.

Menurut Kementerian Keuangan Vietnam, hingga awal 2025 ada sekitar dua juta usaha rumah tangga dan wirausaha yang masih menggunakan metode tarif tetap, sementara hanya sekitar 6.000 yang beralih ke sistem deklarasi yang lebih rumit.

Baca juga: 11 Warga Vietnam “Didepak” dari Jakarta, Salahi Izin Tinggal

Namun, mulai 2026, sistem tarif tetap akan dihapus total, sehingga semua usaha yang terdaftar wajib menggunakan sistem deklarasi.

Perubahan ini merupakan bagian dari Resolusi 68, rencana besar yang diumumkan pada Mei lalu untuk menjadikan perusahaan swasta lokal sebagai "motor penggerak utama" ekonomi Vietnam pada 2035.

Targetnya adalah agar perusahaan lokal mampu mengungguli korporasi asing dan BUMN yang selama ini lebih diistimewakan pemerintah.

Mengapa Vietnam mengubah sistem pajaknya?

Resolusi 68 bertujuan melonggarkan regulasi bagi perusahaan lokal, meningkatkan perlindungan hukum, serta mempermudah akses terhadap modal. Untuk pertama kalinya, resolusi ini secara tegas menetapkan hak milik, persaingan sehat, dan penegakan kontrak sebagai prinsip hukum.

Selain memberi insentif berupa pembebasan pajak dan biaya administrasi yang lebih rendah, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang.

Pengeluaran publik diperkirakan melonjak karena kebutuhan stimulus ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, dengan batasan utang publik yang ketat, pemerintah harus mencari sumber pendapatan baru.

Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Vietnam turun menjadi 16,8 persen pada 2023, di bawah rata-rata Asia-Pasifik (19,5 persen) dan jauh lebih rendah dari rata-rata OECD (33 persen).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pada 2024, Vietnam mencatat penerimaan pajak tertinggi sepanjang sejarah, yakni 1,6 kuadriliun dong (sekitar Rp 988 triliun), sebagian besar dari sumber domestik.

Dalam lima bulan pertama 2025 saja, otoritas Vietnam mengumpulkan sekitar 560 juta dollar AS (sekitar Rp 8,68 triliun) dari usaha kecil, meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Vietnam ingin jadi "Macan Asia” baru

Dok. Shutterstock/Hit1912 Ilustrasi Ho Chi Minh City di Vietnam.

Pemerintah berharap dapat menghimpun modal untuk proyek infrastruktur raksasa, seperti kereta cepat dan jalan tol, yang dianggap kunci pertumbuhan masa depan.