4 Isu Penting di Sidang Umum PBB, dari Pertemuan Trump–Albanese hingga Pengakuan Palestina

NEW YORK, KOMPAS.com - Para pemimpin dunia kembali berkumpul di New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hadir untuk pertama kalinya, menandai langkah baru dalam diplomasi negaranya.

Bahkan yang sedang ramai dan terus diperjuangkan banyak negara ialah pengakuan negara Palestina.

Baca juga: Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa Menuju AS, Siap Berpidato di Sidang Umum PBB

Berikut empat isu yang diperkirakan menjadi sorotan utama dalam pertemuan tahunan tersebut.

Informasi dirangkum dari ABC pada Senin (22/9/2025).

1. Pertemuan Trump–Albanese

Albanese berupaya memastikan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump setelah awal diplomasi yang sulit di Kanada pada Juni lalu.

Keduanya sudah memberi sinyal akan “bertemu”, meski belum jelas apakah dalam format resmi bilateral atau sekadar pertemuan singkat di sela agenda.

“Kita akan bertemu di New York, beliau akan mengadakan resepsi pada Selasa malam minggu depan,” kata Albanese dalam wawancara radio ABC, pekan lalu.

Trump sendiri menyebut akan bertemu “mungkin 20” pemimpin dunia, namun tidak merinci siapa saja yang termasuk dalam daftar tersebut.

Pertemuan ini dinilai penting karena terkait pakta keamanan AUKUS yang sedang ditinjau Pentagon.

Baca juga: Duka Warga Israel Berujung Seruan Pengakuan Negara Palestina di Sidang Umum PBB

Selain itu, isu perdagangan juga menjadi perhatian, meski harapan pembebasan tarif impor dari AS kian menipis.

Trump dikenal kerap menyampaikan keluhan secara terbuka kepada sekutu, sehingga setiap pertemuan membawa risiko politik tersendiri bagi Albanese.

2. Gelombang pengakuan negara Palestina

Australia, Inggris, dan Kanada mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.

Setidaknya tujuh negara Barat lainnya, termasuk Perancis, Portugal, dan Belgia, dijadwalkan mengambil langkah serupa.

Dengan demikian, jumlah negara anggota PBB yang mengakui Palestina akan semakin bertambah dari 147 negara yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan.