Perjalanan 17+8 Tuntutan Rakyat, dari Diskusi Influencer sampai Respons DPR RI dan TNI

KOMPAS.com - Gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat. 

Tuntutan tersebut diarahkan ke DPR RI, Presiden, TNI, Polri, partai politik, hingga kementerian sektor ekonomi. 

Aksi ini dipicu kekecewaan publik terhadap fasilitas DPR yang dinilai berlebihan dan tindakan represif aparat.

Gerakan ini kemudian berkembang menjadi konsolidasi masyarakat sipil. Influencer, musisi, dan aktivis lintas sektor berkolaborasi menyusun tuntutan dalam waktu singkat. 

Baca juga: Jawaban DPR soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Tunjangan Dipangkas, Warganet Tetap Tidak Puas

Mereka menggarisbawahi bahwa DPR dan pemerintah tidak boleh mengabaikan suara publik di tengah krisis kepercayaan.

Akhirnya, DPR RI menanggapi dengan enam keputusan resmi. Selain itu, TNI juga merespons tuntutan yang diarahkan kepada institusinya.

Lantas, bagaimana perjalanan "17+8 Tuntutan Rakyat" dari awal disusun hingga mendapatkan respons?

Awal gerakan dipicu demo dan korban jiwa

Aksi demonstrasi pada 28–30 Agustus 2025 menuntut dihapusnya tunjangan DPR. Unjuk rasa itu berujung jatuhnya korban jiwa, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin. 

Nama keduanya kemudian masuk dalam daftar tuntutan sebagai alasan moral perjuangan.

Masyarakat sipil menilai tindakan represif aparat menjadi bukti lemahnya perlindungan hak asasi. 

Tuntutan publik meluas, tidak hanya menyasar DPR, tetapi juga pemerintah, partai politik, Polri, dan TNI. Isu utama adalah perlunya transparansi, akuntabilitas, dan penghentian kekerasan.

Kondisi tersebut melahirkan ide untuk menyusun tuntutan dalam bentuk daftar terukur. 

Daftar ini diberi nama 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan 17 poin jangka pendek dengan batas akhir pada (Jumat 5/9/2025). Sementara 8 poin jangka panjang ditetapkan hingga 31 Agustus 2026.

Baca juga: Siapa Saja Influencer yang Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR? Ini Profil Singkatnya

Influencer rumuskan dalam waktu cepat

Influencer Andovi Da Lopez menceritakan bagaimana daftar tuntutan ini dirumuskan hanya dalam tiga jam melalui diskusi telepon. 

"Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (1/9/2025).