10 Menteri dan Politisi Malaysia Diperas dengan Video Seks Deepfake

KOMPAS.com - Sebanyak 10 tokoh politik Malaysia menjadi target pemerasan melalui video seks deepfake.

Mereka diminta membayar tebusan sebesar 100.000 dollar AS (sekitar Rp 1,6 miliar). Jika tidak, rekaman palsu tersebut diancam akan disebarkan ke publik.

Sebagaimana dilansir South China Morning Post (SCMP), Senin (15/9/2025), Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil termasuk salah satu korban.

Selain Fahmi, ancaman serupa juga dialami mantan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Adam Adli, serta anggota parlemen Wong Chen.

Ketiganya merupakan politisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Tidak hanya itu, Anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian Kedah dari partai oposisi Gerakan, Wong Chia Zhen, juga masuk dalam daftar korban.

Menurut Fahmi, para politisi tersebut menerima ancaman melalui email. Pesan itu disertai kode QR untuk pembayaran serta tangkapan layar yang diyakini hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

“Pemeriksaan menemukan email-email tersebut menggunakan kata-kata hampir identik dan menyertakan tangkapan layar serupa dari video yang diduga palsu. Semuanya dikirim dari alamat yang sama,” ujar Fahmi dalam pernyataan, Minggu (14/9/2025).

Fahmi menambahkan, pelaku bisa dijerat hukuman penjara hingga dua tahun. Kasus ini tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah Malaysia, dengan jumlah politisi terbanyak yang pernah menjadi target pemerasan dalam satu kampanye hitam.

Biasanya, pemeras hanya menyasar tokoh senior atau individu berpengaruh tertentu.

Baca juga: World Talent Ranking 2025: Indonesia Turun ke Posisi 53, Tertinggal dari Malaysia apalagi Singapura 

Modus deepfake kerap menyasar tokoh publik

Menurut Komisi Sekuritas Malaysia (SC), modus deepfake sering menyalahgunakan identitas tokoh publik maupun perusahaan besar agar terlihat kredibel.

Unggahan semacam itu biasanya dilengkapi tombol atau tautan “Pelajari Lebih Lanjut” yang mengarahkan korban ke laman pendaftaran, tempat mereka diminta menyerahkan data pribadi.

“Korban juga bisa diminta mengunduh aplikasi tertentu. Hal ini berisiko membuka akses bagi kejahatan siber,” jelas SC dalam pernyataan resminya yang dikutip Asia News (13/3/2025).

Untuk menuntaskan kasus ini, pemerintah Malaysia telah meminta bantuan Google guna menyelidiki pemerasan dengan video seks deepfake yang menargetkan pejabat dan anggota parlemen.