Lucky Hakim dan Nina Agustina Tak Harmonis, Pengamat: Rugikan Masyarakat

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Indramayu Nina Agustina dan Lucky Hakim akan berdampak buruk bagi pelayanan masyarakat.

Hal ini disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan.

Cecep menilai, masyarakat jadi korban atas keputusan Lucky Hakim yang ingin mundur dari posisi wakil bupati.

Baca juga: Unggah Foto Bersama Ridwan Kamil, Bupati Indramayu Terima Kasih ke Lucky Hakim: Sukses di Mana Pun Berada

"Penyebabnya ya mereka yang tahu. Tapi yang paling dirugikan publik, karena akan berdampak pada proses pelayanan dan pengambilan keputusan," kata Cecep saat dihubungi lewat telepon seluler, Rabu (22/2/2023).

"Ini warning bagi siapapun, kepala daerah harus dipertimbangkan betul masalah ini. Kalau tidak cocok (antar pasangan) ya di mana-mana ada saja, tapi kan harus dicari titik temunya," tambahnya.

Menurut Cecep, isu semacam ini bisa diselesaikan dalam ruang diskusi. Pihak legislatif di Indramayu juga perlu segera mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Sebisa mungkin kalau masih bisa islah menyatu kembali, lebih bagus. Tetapi kalau memang sudah dilakukan (tidak bisa islah) mau tidak mau DPRD harus mengambil sikap yang berarti harus segera mencari pengganti," ujarnya.

Sementara itu, pakar politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai, masalah tersebut sudah muncul sejak pencalonan keduanya.

"Ini kan dari awal partai koalisi paham betul menggandengkan anak mantan pejabat dengan artis jadinya ya seperti ini harusnya dari awal diantisipasi. Siapa yang paling rugi ya publik," kata Muradi.

Muradi menyayangkan sikap Lucky Hakim yang memilih mundur. Padahal, kata dia, masa jabatannya hanya tersisa beberapa bulan lagi.

"Ngapain sih mundur, Oktober November (masa jabatan) kan selesai. Itu jauh elegan daripada mundur untuk membangun persepsi seolah dia yang teraniaya," ucapnya.

Baca juga: Lucky Hakim Kirim Pesan Suara kepada Bupati Indramayu: Saya Sudah Mumet, biar Cepat Selesai Saja

Muradi mengamati, isu utama dari konflik tersebut adalah pembagian tugas yang tidak jelas dari awal menjabat.

"Isu utamanya karena power sharing yang gak clear dari awal. Lucky kan paham betul ketika jadi wakil, melihat politik kita kan seperti ban serep bupati. Kalau di undang-undang ada pembagian kewenangan ya itu kan normatif," ungkapnya

"Saya menyayangkan kenapa gak nunggu selesai, baik-baik pamit masyarakat, ke parpol, ke kepala daerah. Dari situ kita bisa melihat berbesar hati daripada curcol," jelas Muradi.