Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BP Taskin Gandeng Pemda dan Swasta untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Kompas.com - 24/08/2025, 10:14 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sekaligus meluncurkan kick-off program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersama Pemerintah Daerah dan pelaku swasta, Rabu (20/8/2025).

Langkah tersebut menjadi tonggak penting sinergi multipihak dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi.

Kegiatan penandatanganan MoU tersebut menggabungkan potensi sumber daya pemerintah daerah, pelaku swasta, serta BP Taskin.

Kolaborasi strategis ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, dan sumber daya lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak kemiskinan.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis.

Baca juga: Menko Muhaimin: Sekolah Rakyat Solusi Atasi Kemiskinan Struktural

“Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan,” ujar Budiman dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).

Budiman menambahkan, penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

“Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan,” kata Budiman.

Target pengentasan kemiskinan

Dalam kolaborasi tersebut, BP Taskin berperan sebagai fasilitator, pengawas, sekaligus integrator nasional.

Lembaga ini juga menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan kemiskinan relatif menjadi 4,5–5 persen pada 2029.

Baca juga: Saat Mantan Presiden Meksiko AMLO Sukses Keluarkan 13,4 Juta Warga dari Kemiskinan...

Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan akses layanan sosial dasar.

Selain itu, program juga menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi serta dampak nyata di masyarakat.

Sektor swasta pun menunjukkan antusiasme besar. Mereka berkomitmen memberikan dukungan berupa akses pembiayaan, peluang pasar, hingga sumber daya lain yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Tidak hanya itu, kerja sama yang terjalin juga mencakup modernisasi sektor pertanian dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ekonomi lokal berbasis komunitas, program ini mengusung skema semi closed-loop supply chain (SCLSC).

Baca juga: Targetkan Kemiskinan Ekstrem Turun hingga 0 Persen, Prabowo Siapkan Rp 508 Triliun untuk Program Perlindungan Sosial

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
LSM/Figur
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
Pemerintah
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Pemerintah
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Pemerintah
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Pemerintah
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
Pemerintah
Gunung Ditutup karena Sampah: Cermin Buram Wisata Alam Kita
Gunung Ditutup karena Sampah: Cermin Buram Wisata Alam Kita
Pemerintah
Menebus Keadilan Arjuno Welirang
Menebus Keadilan Arjuno Welirang
Pemerintah
Fortifikasi Pangan, Strategi Efektif Wujudkan SDM Unggul dan Ketahanan Gizi Nasional
Fortifikasi Pangan, Strategi Efektif Wujudkan SDM Unggul dan Ketahanan Gizi Nasional
BrandzView
FAO Masukkan Salak Bali Dalam Daftar Warisan Pertanian Baru
FAO Masukkan Salak Bali Dalam Daftar Warisan Pertanian Baru
Pemerintah
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Harus Waspada
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Harus Waspada
Pemerintah
PSN Tebu untuk Etanol di Merauke Dinilai Tak Jawab Transisi Energi Bersih
PSN Tebu untuk Etanol di Merauke Dinilai Tak Jawab Transisi Energi Bersih
LSM/Figur
GBC Indonesia Dorong Prinsip Bangunan Hijau Jadi Solusi Iklim Lewat 'Greenship Award 2025'
GBC Indonesia Dorong Prinsip Bangunan Hijau Jadi Solusi Iklim Lewat "Greenship Award 2025"
Swasta
Agroforestri Intensif Berpotensi Masuk Pasar Karbon, tapi Terkendala Dana
Agroforestri Intensif Berpotensi Masuk Pasar Karbon, tapi Terkendala Dana
LSM/Figur
IAEA: Dekarbonisasi dengan Manfaatkan Nuklir Tak Boleh Abaikan Keamanan dan Keselamatan
IAEA: Dekarbonisasi dengan Manfaatkan Nuklir Tak Boleh Abaikan Keamanan dan Keselamatan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau