KOMPAS.com - Dalam surat terbuka yang dikirim bertepatan dengan pertemuan Majelis Umum PBB (UNGA) di New York, para mantan pemimpin dunia seperti Mary Robinson, Ban Ki-Moon, dan Felipe Calderon mendesak penerapan pajak permanen pencemar pada industri bahan bakar fosil.
Pajak pencemar di sini merujuk pada prinsip di mana pihak yang menyebabkan polusi harus menanggung biaya untuk kerusakan yang mereka timbulkan.
Melansir Edie, Rabu (24/9/2025), surat tersebut menyatakan bahwa menyelesaikan krisis iklim membutuhkan solusi yang ambisius, adil, dan berlandaskan pada kerja sama internasional.
"Kita memiliki tanggung jawab penting untuk menyelaraskan aliran dana dengan target iklim, mempercepat investasi dalam energi terbarukan, dan memastikan bahwa sumber daya dimobilisasi secara adil dan efektif untuk memenuhi kebutuhan semua komunitas," tulis surat tersebut.
Surat tersebut berpendapat bahwa beban biaya dekarbonisasi dan adaptasi iklim harus ditanggung oleh pihak yang paling memiliki kapasitas untuk membayar, alih-alih dari konsumen biasa.
Baca juga: Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Ini merujuk pada prinsip bahwa pihak yang memiliki sumber daya atau keuntungan terbesar dalam hal ini, industri bahan bakar fosil seharusnya yang membiayai transisi menuju energi bersih, bukan masyarakat umum.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa banyak negara telah memberlakukan pajak keuntungan luar biasa terhadap produsen minyak dan gas, serta perusahaan utilitas saat krisis harga energi memuncak di tahun 2022.
Dengan menjadikannya pajak permanen, surat itu memperkirakan dana hingga 400 miliar dolar AS bisa terkumpul setiap tahun.
Dokumen juga menyerukan agar pajak polusi diterapkan bersamaan dengan pengalihan kembali uang publik yang saat ini dialokasikan untuk subsidi bahan bakar fosil.
Dana tersebut, sebagai gantinya, bisa dibelanjakan untuk program efisiensi energi dan layanan publik.
Lebih lanjut, surat terbuka tersebut ditanda tangani oleh mantan Presiden Meksiko Felipe Calderon, mantan Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven, mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, dan mantan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar.
Selain itu juga mantan pemimpin dari Kanada, Norwegia, Finlandia, Kroasia, Austria, Tunisia, Latvia, Mauritius, Panama, Bhutan, Rumania, Polandia, Peru, Spanyol, Kolombia, Yunani, Seychelles, Albania, Belgia, Sri Lanka, Slovenia, Lituania, Guinea, Mozambik, Kosta Rika, dan Bosnia dan Herzegovina juga mendukung surat tersebut.
Termasuk juga mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dan mantan direktur Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Juan Somavia.
Rebecca Newsom, pimpinan politik global di Greenpeace, menambahkan seruan untuk bertindak ini mengatasi krisis iklim ini sangat kuat.
"Tekanan semakin meningkat pada para politisi saat ini untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis iklim. Memberi pajak pada keuntungan bahan bakar fosil tidak hanya adil tapi juga penting untuk meringankan beban ekonomi dari krisis iklim yang dirasakan oleh masyarakat biasa melalui kenaikan harga makanan, hari kerja yang hilang, tekanan pada tagihan energi, dan premi asuransi rumah yang lebih tinggi," katanya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya