Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desakan Mantan Pemimpin Dunia: Pajak Bahan Bakar Fosil Harus Naik Permanen

Kompas.com - 25/09/2025, 19:30 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Sumber Edie

KOMPAS.com - Dalam surat terbuka yang dikirim bertepatan dengan pertemuan Majelis Umum PBB (UNGA) di New York, para mantan pemimpin dunia seperti Mary Robinson, Ban Ki-Moon, dan Felipe Calderon mendesak penerapan pajak permanen pencemar pada industri bahan bakar fosil.

Pajak pencemar di sini merujuk pada prinsip di mana pihak yang menyebabkan polusi harus menanggung biaya untuk kerusakan yang mereka timbulkan.

Melansir Edie, Rabu (24/9/2025), surat tersebut menyatakan bahwa menyelesaikan krisis iklim membutuhkan solusi yang ambisius, adil, dan berlandaskan pada kerja sama internasional.

"Kita memiliki tanggung jawab penting untuk menyelaraskan aliran dana dengan target iklim, mempercepat investasi dalam energi terbarukan, dan memastikan bahwa sumber daya dimobilisasi secara adil dan efektif untuk memenuhi kebutuhan semua komunitas," tulis surat tersebut.

Surat tersebut berpendapat bahwa beban biaya dekarbonisasi dan adaptasi iklim harus ditanggung oleh pihak yang paling memiliki kapasitas untuk membayar, alih-alih dari konsumen biasa.

Baca juga: Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil

Ini merujuk pada prinsip bahwa pihak yang memiliki sumber daya atau keuntungan terbesar dalam hal ini, industri bahan bakar fosil seharusnya yang membiayai transisi menuju energi bersih, bukan masyarakat umum.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa banyak negara telah memberlakukan pajak keuntungan luar biasa terhadap produsen minyak dan gas, serta perusahaan utilitas saat krisis harga energi memuncak di tahun 2022.

Dengan menjadikannya pajak permanen, surat itu memperkirakan dana hingga 400 miliar dolar AS bisa terkumpul setiap tahun.

Dokumen juga menyerukan agar pajak polusi diterapkan bersamaan dengan pengalihan kembali uang publik yang saat ini dialokasikan untuk subsidi bahan bakar fosil.

Dana tersebut, sebagai gantinya, bisa dibelanjakan untuk program efisiensi energi dan layanan publik.

Lebih lanjut, surat terbuka tersebut ditanda tangani oleh mantan Presiden Meksiko Felipe Calderon, mantan Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven, mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, dan mantan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar.

Selain itu juga mantan pemimpin dari Kanada, Norwegia, Finlandia, Kroasia, Austria, Tunisia, Latvia, Mauritius, Panama, Bhutan, Rumania, Polandia, Peru, Spanyol, Kolombia, Yunani, Seychelles, Albania, Belgia, Sri Lanka, Slovenia, Lituania, Guinea, Mozambik, Kosta Rika, dan Bosnia dan Herzegovina juga mendukung surat tersebut.

Termasuk juga mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dan mantan direktur Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Juan Somavia.

Rebecca Newsom, pimpinan politik global di Greenpeace, menambahkan seruan untuk bertindak ini mengatasi krisis iklim ini sangat kuat.

"Tekanan semakin meningkat pada para politisi saat ini untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis iklim. Memberi pajak pada keuntungan bahan bakar fosil tidak hanya adil tapi juga penting untuk meringankan beban ekonomi dari krisis iklim yang dirasakan oleh masyarakat biasa melalui kenaikan harga makanan, hari kerja yang hilang, tekanan pada tagihan energi, dan premi asuransi rumah yang lebih tinggi," katanya.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
LSM/Figur
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
Pemerintah
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Pemerintah
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Pemerintah
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Pemerintah
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
Pemerintah
Gunung Ditutup karena Sampah: Cermin Buram Wisata Alam Kita
Gunung Ditutup karena Sampah: Cermin Buram Wisata Alam Kita
Pemerintah
Menebus Keadilan Arjuno Welirang
Menebus Keadilan Arjuno Welirang
Pemerintah
Fortifikasi Pangan, Strategi Efektif Wujudkan SDM Unggul dan Ketahanan Gizi Nasional
Fortifikasi Pangan, Strategi Efektif Wujudkan SDM Unggul dan Ketahanan Gizi Nasional
BrandzView
FAO Masukkan Salak Bali Dalam Daftar Warisan Pertanian Baru
FAO Masukkan Salak Bali Dalam Daftar Warisan Pertanian Baru
Pemerintah
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Harus Waspada
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Harus Waspada
Pemerintah
PSN Tebu untuk Etanol di Merauke Dinilai Tak Jawab Transisi Energi Bersih
PSN Tebu untuk Etanol di Merauke Dinilai Tak Jawab Transisi Energi Bersih
LSM/Figur
GBC Indonesia Dorong Prinsip Bangunan Hijau Jadi Solusi Iklim Lewat 'Greenship Award 2025'
GBC Indonesia Dorong Prinsip Bangunan Hijau Jadi Solusi Iklim Lewat "Greenship Award 2025"
Swasta
Agroforestri Intensif Berpotensi Masuk Pasar Karbon, tapi Terkendala Dana
Agroforestri Intensif Berpotensi Masuk Pasar Karbon, tapi Terkendala Dana
LSM/Figur
IAEA: Dekarbonisasi dengan Manfaatkan Nuklir Tak Boleh Abaikan Keamanan dan Keselamatan
IAEA: Dekarbonisasi dengan Manfaatkan Nuklir Tak Boleh Abaikan Keamanan dan Keselamatan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau