Pemerintah Tengah Memfinalisasi Pembentukan Family Office di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah memfinalisasi pembentukan Family Office di Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah mengerjakan pendirian Family Office sejak enam bulan lalu.

"Kita sedang tekniskan, finalkan, family office," ujar Luhut di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Bahkan selama jangka waktu tersebut, dirinya telah meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk konglomerat asal Amerika Serikat (AS), Ray Dalio.

Baca juga: Bikin Family Office, Luhut Akui Sempat Minta Saran ChatGPT dan DeepSeek

Mengingat Family Office merupakan struktur keuangan yang dirancang untuk mengelola kekayaan keluarga secara terpusat, termasuk investasi, pajak, dan warisan, diharapkan dapat menarik investasi dari keluarga-keluarga kaya dunia.

"Jadi terakhir juga kita minta masukan dari bakal pelaku-pelaku seperti Ray Dalio sendiri, kami minta feedback dari dia," ucapnya.

Luhut menegaskan seluruh pihak yang berkepentingan harus menyetujui pembentukan Family Office ini, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Semua, bukan hanya Kemenkeu, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju, kan itu yang paling penting," kata Luhut.

Dengan ini, diharapkan pembentukan Family Office dapat rampung dalam beberapa bulan ke depan.

Pihaknya juga akan terus melaporkan perkembangan teknisnya ke Presiden Prabowo Subianto.

Setelah itu, barulah pemerintah akan meminta keputusan dari Presiden Prabowo untuk mulai menjalankan Family Office.

"Ini kan masih kerja tim satu minggu ini, biarkan nanti setelah lapor ke Presiden. Karena saya pikir program-program Presiden Prabowo sangat bagus-bagus, tinggal kita bagaimana sekarang menjaga supaya kami bisa melakukan koordinasi dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Kemenkeu Siapkan Insentif Kompetitif untuk Pembentukan Family Office

Sebelumnya, Luhut mengatakan, pembentukan Family Office sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo sehingga dapat segera dieksekusi.

Luhut juga berencana mengajukan usulan agar Family Office mulai dijalankan pada Februari 2025.

"Kita mau cepat. Kalau saya ketemu presiden, saya mau usul, bulan depan bisa kita jalankan. Kita sudah lama studi," kata Luhut kepada media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Luhut menegaskan, Indonesia tidak boleh kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah lebih dulu mengembangkan Family Office.

Untuk itu, pemerintah berencana memberikan insentif yang lebih kompetitif agar menarik minat investor global.

"Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus lakukan hal yang sama, kalau tidak, kita kalah," ujarnya.

Baca juga: Wacana Family Office di Indonesia dan Pandangan Syariah