Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Stabilkan Harga Pakan Ternak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dalam upaya menstabilkan harga pakan ternak demi melindungi peternak di dalam negeri.

"Sejumlah langkah antisipatif sudah disiapkan mulai dari imbauan kepada industri pakan agar tidak menaikkan harga, pemetaan peternak calon penerima cadangan jagung pemerintah, hingga mempertemukan kelompok tani dengan pemasok jagung," kata Agung dalam keterangan di Jakarta, Minggu (7/9/2025).

Menurutnya, ketersediaan jagung untuk pakan ternak kembali menjadi perhatian serius, seiring lonjakan harga di beberapa sentra produksi dalam sebulan terakhir yang berpotensi membebani peternak unggas skala kecil hingga besar.

Baca juga: Limbah MBG Diubah Jadi Pakan Ternak, Cegah Pencemaran Lingkungan

canva.com ilustrasi jagung. Komoditas jagung pakan peternak di Sulsel dijual dengan harga Rp 5.651 per kilogram, sedangkan harga kedelai impor berada di angka Rp 10.577 per kilogram.

Kementerian Pertanian langsung melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional guna menjaga stabilitas pasokan jagung di tengah meningkatnya kebutuhan pakan unggas.

Upaya ini diperkuat dengan kolaborasi bersama Satgas Pangan untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mencegah praktik penimbunan jagung oleh oknum pengepul maupun pedagang yang merugikan peternak.

Ia menegaskan langkah antisipatif diambil agar pasokan jagung tetap stabil, sehingga biaya produksi pakan tidak melonjak tinggi, dan masyarakat tetap dapat mengakses pangan asal unggas dengan harga yang terjangkau.

Kementan juga melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, asosiasi peternak, dan pelaku usaha untuk merumuskan solusi bersama dalam menghadapi persoalan lonjakan harga jagung di lapangan.

Baca juga: Zulhas Ungkap Rencana Pemerintah Ikut Kendalikan Harga Pakan, Mirip Bulog di Bidang Pangan

Menurut Kementan, kunci penyelesaian persoalan ini adalah kebersamaan seluruh pihak, baik petani jagung, pelaku usaha pakan, maupun peternak unggas, dalam menjaga kelancaran produksi dan distribusi.