Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, PDI-P: Aktivis Reformasi Lawan Pahlawan Nasional?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyebutkan bahwa usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional menimbulkan kontradiksi.

Esti mengatakan, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan konsekuensi pemahaman bahwa aktivis Reformasi 1998 menggulingkan sosok pahlawan.

“Bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional? Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja,” kata Esti saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2025).

Menurut Esti, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto juga menimbulkan kontradiksi lain, yakni menyangkut status korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) era Orde Baru, Marsinah, yang juga diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial.

Baca juga: Pro-Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Marsinah diculik dan dibunuh dengan sadis pada 1993 atau saat Soeharto berkuasa.

“Kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah, saya kira ini juga perlu diklirkan terlebih dahulu,” ujar Esti.

Pembahasan lebih lanjut

Oleh karena itu, kata Esti, Komisi X DPR RI tidak bisa menyetujui begitu saja usulan Kementerian Sosial yang meminta Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Pihaknya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, termasuk di antaranya menyangkut nasib atau pemahaman atas tindakan aktivis reformasi.

Komisi X akan membahas usulan itu dari Kementerian Sosial lebih lanjut dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Baca juga: Nasdem Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Tak Ada Pemimpin Sempurna

“Dalam hal ini, Fadli Zon kan menjadi bagian yang ada di dalam keputusan untuk menentukan gelar ini diberikan atau tidak,” tutur Esti.

Ketua DPP PDI-P lainnya, Ribka Tjiptaning, menyatakan tidak sepakat jika Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Menurut dia, Soeharto tidak pantas mendapatkan gelar itu karena menjadi pelaku pelanggaran HAM.

“Belum ada pelurusan sejarah, sudahlah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” kata Ribka.

Usulan Menteri Sosial

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), pada Selasa (21/10/2025).

Baca juga: Mensos dan Menbud Kompak, Soeharto Penuhi Kriteria Pahlawan Nasional

Di antara nama yang diusulkan itu adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah.

Masuknya nama Soeharto dalam usulan tersebut kemudian mendapat penolakan sejumlah pihak, termasuk PDI-P.