Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Hotel dan Restoran Palembang Kecewa Bandara SMB II Turun Kasta, Buat Sulit Bersaing

Kompas.com - 29/04/2024, 17:06 WIB
Aji YK Putra,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

 

PALEMBANG, KOMPAS.com- Dampak turunnya status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II membuat pariwisata yang ada di Sumatera Selatan terpukul.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan Kurmin Halim mengaku kecewa dengan keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait keputusan tersebut.

"PHRI kecewa dengan keputusan pemerintah yang merubah status SMB II dari bandara internasional menjadi bandara yang melayani penerbangan domestik saja," kata Kurmin melalui pesan tertulis yang diterima KOMPAS.com, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Status Internasional Bandara Dicabut, Pemko Sabang Harap Penerbangan Domestik Ditingkatkan

Kurmin menjelaskan, wisatawan yang akan berkunjung ke Sumatera Selatan akan berpikir ulang lantaran biaya yang dikeluarkan cukup tinggi karena tidak ada lagi penerbangan langsung menuju  Palembang.

Kunjungan wisatawan asing pun diperkirakan akan menurun drastis dan membuat dampak hunian hotel menjadi terganggu.

"Dengan tempat wisata yang terbatas maka akan sulit bagi Sumsel untuk bersaing dengan daerah lain dalam rangka menarik wisatawan berkunjung," ujarnya.

Sebelum terjadi pandemi Covid-19, penerbangan dari Palembag ke Malaysia dilakukan 10 kali dalam sepekan. Sementara, penerabangan Palembang-Sungapura tujuh kali dalam sepekan.

"Sekarang penerbangan tersebut nol jangan berharap wisatawan kedua negara akan ke Palembang, kalau bukan hanya urusan bisnis," tegas Kurmin.

Baca juga: Jadi Bandara Domestik, SMB II Palembang Tetap Layani Penerbangan ke Jeddah dan Mekkah

Pemerintah beralih pengurangan jumlah bandara Internasional ini untuk meningkatkan kunjungan wisata dalam negeri.

Hanya saja, upaya tersebut dinilai akan memukul dampak usaha yang ada di tanah air karena jumlah wisatawan luar negeri berkurang drastis.

"Kalau pemerintah mau mencegah rakyat Indonesia tidak mudah keluar negeri dengan alasan berlibur, perbaiki daerah wisata secara maksimal, contoh seperti Bali sehingga, orang Indonesia cukup berlibur dalam negeri," ungkapnya.

Begitu juga dengan upaya pengobatan di luar negeri yang sebelumnya sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Bandara Supadio Hanya Layani Penerbangan Domestik, Warga Pontianak Merasa Dirugikan

 

Semestinya, pemerintah dapat memperbaiki layananan, sarana dan prasarana rumah sakit sehingga hal tersebut tidak terjadi.

"Kalau mau mencegah rakyat Indonesia tidak berobat ke luar negeri aka perbaikan sarana dan prasarana serta pelayanan rumah sakit. Kasihan mereka yang sakit dan memang harus berobat ke luar negeri karena keterbatasan peralatan rumah sakit di Indonesia, sekarang akan sulit berobat ke luar karena perjalanan akan lebih lama,"kata dia.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Mahasiswa dan Pelajar Todong DPRD Demak dalam Dialog Terbuka, dari Beasiswa hingga Transparansi APBD
Mahasiswa dan Pelajar Todong DPRD Demak dalam Dialog Terbuka, dari Beasiswa hingga Transparansi APBD
Regional
Dana Hibah Ormas Diduga Dikuasai Oknum DPRD Jateng, Terungkap Praktik Makelar dan Potongan
Dana Hibah Ormas Diduga Dikuasai Oknum DPRD Jateng, Terungkap Praktik Makelar dan Potongan
Regional
Pariwisata Labuan Bajo Terganggu akibat Kelangkaan BBM, Pertamina Akan Bangun Terminal BBM
Pariwisata Labuan Bajo Terganggu akibat Kelangkaan BBM, Pertamina Akan Bangun Terminal BBM
Regional
Ketika Hijab Motif Aceh Menjangkau Pasar Dunia…
Ketika Hijab Motif Aceh Menjangkau Pasar Dunia…
Regional
Wali Kota Semarang Resmikan Jalan YB Mangunwijaya, Wujud Penghormatan dan Ruang Harapan
Wali Kota Semarang Resmikan Jalan YB Mangunwijaya, Wujud Penghormatan dan Ruang Harapan
Regional
Tunjangan DPRD NTT Capai Rp 41,4 Miliar Per Tahun, Ini Tanggapan Gubernur
Tunjangan DPRD NTT Capai Rp 41,4 Miliar Per Tahun, Ini Tanggapan Gubernur
Regional
Revisi Undang Undang Pariwisata, Keponakan Prabowo Beri Bocoran
Revisi Undang Undang Pariwisata, Keponakan Prabowo Beri Bocoran
Regional
Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Tembakau, Pemkot Malang Gelar Pelatihan Olahan Pangan Bagi Pekerja Rokok
Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Tembakau, Pemkot Malang Gelar Pelatihan Olahan Pangan Bagi Pekerja Rokok
Regional
Pesta Berujung Maut, 2 Pria di Pulau Seram Maluku Tewas Setelah Cekcok
Pesta Berujung Maut, 2 Pria di Pulau Seram Maluku Tewas Setelah Cekcok
Regional
Berkat Chromebook Bantuan Nadiem, Pelajar di Pelosok Banten Bisa Belajar Pakai Laptop
Berkat Chromebook Bantuan Nadiem, Pelajar di Pelosok Banten Bisa Belajar Pakai Laptop
Regional
Unsoed Dampingi Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual Guru Besar
Unsoed Dampingi Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual Guru Besar
Regional
Krisis Air Bersih di Batu Merah, Wali Kota Batam Geram
Krisis Air Bersih di Batu Merah, Wali Kota Batam Geram
Regional
DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta, Dosen UGM: DPRD Harus Ikut Berbenah
DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta, Dosen UGM: DPRD Harus Ikut Berbenah
Regional
WN Belgia Terpeleset Saat Menuju Danau Segar Anak Gunung Rinjani
WN Belgia Terpeleset Saat Menuju Danau Segar Anak Gunung Rinjani
Regional
Presiden Reshuffle Menkeu, Pakar UGM Berharap Tidak Ada Cetak Uang Baru
Presiden Reshuffle Menkeu, Pakar UGM Berharap Tidak Ada Cetak Uang Baru
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau