PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Ingatkan Penyelenggara dan ASN untuk Netral

JAYAPURA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengingatkan seluruh penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk netral dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua.

Menurut Ramses, seluruh ASN harus mengedepankan netralitas dan menghilangkan kepentingan pribadi serta kelompok yang dapat merusak proses demokrasi di Provinsi Papua.

“Pesan saya, seluruh penyelenggara dan ASN Pemprov harus netral, hilangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang merusak jalannya demokrasi di Papua,” kata Ramses dalam keterangannya kepada wartawan yang diterima Kompas.com, Senin (17/3/2025).

Baca juga: Anggaran PSU Pilkada Papua Rp 189 Miliar, Berasal dari APBD Provinsi

Ramses juga meminta penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menjalankan PSU dengan cermat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada Pilkada 2024 lalu.

“Dengan begitu, tidak menimbulkan konflik baru ke depan dalam proses penyelenggaraan PSU di Papua,” katanya.

Baca juga: Tanggapan Matius Fakiri soal Putusan MK yang Diskualifikasi Yeremias Bisai dari Pilkada Papua

Kata Ramses, dana yang digunakan untuk penyelenggaraan PSU sebesar 189 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sebab kita ini menggunakan uang rakyat dan bertanggung jawab untuk itu,” ungkapnya.

Ramses berharap, tahapan PSU Pilkada berjalan dengan aman dan lancar, hingga nanti terpilih pemimpin yang menjadi pilihan rakyat di Provinsi Papua pada bulan Agustus 2025.

“Saya harap tahapan ini berjalan aman dan lancar, hingga melahirkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat Papua,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025 lalu, MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di semua TPS yang ada di Provinsi Papua.

Tak hanya itu, MK dalam putusannya juga mendiskualifikasi calon wakil gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai.

Saat ini, KPU Papua telah melakukan tahapan PSU, yakni menerima pendaftaran calon wakil gubernur Papua pengganti Yeremias Bisai dari paslon nomor urut 1.