DPRD Jateng Minta Hotel Kreatif untuk Hindari PHK, Jangan Bergantung pada Rapat Pemerintah

SEMARANG, KOMPAS.com – Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti, mendorong agar pelaku usaha perhotelan lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola bisnisnya agar tidak bergantung sepenuhnya pada agenda pemerintah.

Hal ini menanggapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.000 pegawai hotel di wilayah Jawa Tengah imbas kebijakan efisiensi anggaran di pemerintah pusat dan daerah.

"Hotelnya juga harus berusaha untuk membuat event maupun kreasi apa saja supaya hotelnya tetap eksis. Terus dia harus berinovasi sehingga hotelnya tetap eksis," ujar Messy melalui sambungan telepon, Senin (16/6/2025).

Baca juga: Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel, PHRI: Ada Anggarannya Enggak? Jangan Hanya Omon-omon

Ia mengakui bahwa refocusing atau efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan turut memengaruhi okupansi hotel, khususnya hotel-hotel berbintan yang sebelumnya sering digunakan untuk kegiatan dinas dan kunjungan kerja.

"Sehingga kita kunjungan ke beberapa daerah juga menurun. Khususnya apalagi kita tidak boleh mengambil hotel-hotel yang bintang kelas tinggi (4 atau 5) tetapi bintang-bintang yang kelas 2, kelas 3 yang boleh kita pakai," lanjutnya.

Menurut Messy, hotel bintang dua dan tiga relatif masih bisa bertahan karena masih digunakan dalam kegiatan kunjungan kerja DPRD.

"Sehingga seperti beritanya bahwa hotel-hotel yang bintang 2 dan 3 itu masih bisa survive karena kita memang masih ada kunjungan ya dan seluruh Indonesia melaksanakan seperti itu," beber dia.

Karyawan Hotel Terdampak PHK Diminta Mandiri

Terkait karyawan hotel yang terdampak PHK, Messy mendorong agar mereka mengikuti pelatihan keterampilan dan memulai usaha mandiri.

"Untuk karyawannya tentunya bisa beralih ke kegiatan-kegiatan untuk meng-encourage dirinya sendiri. Contohnya buat keterampilan, apa aja yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilakukan. Buat kue atau menjahit lah, tukang cukur lah, facial lah yang masih eksis saat ini bisa dikerjakan," ujarnya.

Ia juga menyarankan agar masyarakat memanfaatkan program pelatihan di balai latihan kerja milik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

"Mungkin kalau sampai di PHK itu dia bisa memulai kerja sendiri mandiri. Kerja-kerja online, jual makanan lewat online. Tentunya pelatihan-pelatihan melalui dinas-dinas yang terkait yang ada di Jawa Tengah," sambungnya.

Messy menegaskan, DPRD akan mendorong agar ada perubahan dalam alokasi anggaran sehingga kegiatan dinas yang turut mendukung sektor perhotelan dapat kembali berjalan.

"Nah, yang kita harapkan ya nanti di anggaran perubahan itu ada perubahan, sehingga kegiatan kita juga meningkat," tandasnya.

Baca juga: Tetap Larang Rapat di Hotel demi Keadilan, Dedi Mulyadi: Pangandaran Belum Bayar Tunjangan 5 Bulan

Penasehat PHRI Jawa Tengah, Benk Mintosih, sebelumnya menyebut bahwa kondisi perhotelan di provinsi ini tengah terpuruk.

"Lebih 1.000 (pegawai PHK). Jawa Tengah sudah lebih (dari seribu). Pokoknya sudah banyak, terutama yang punya meeting room," kata Benk.

Ia menyebut, hampir semua hotel di Jawa Tengah terdampak efisiensi anggaran sehingga kehilangan pemasukan dari penyewaan ruang pertemuan dan kegiatan pemerintah.