Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura

Kompas.com - 17/06/2025, 06:07 WIB
Titis Anis Fauziyah,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com – DPRD Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan usai pemerintah pusat menghapus usulan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul di pesisir Demak. Padahal, wilayah seperti Sayung, Bedono, hingga Bonang terus terendam rob.

Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan proyek tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, namun realisasinya belum jelas bagi warga terdampak.

Penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.

Ia menegaskan bahwa penghapusan anggaran sangat mengecewakan warga pesisir Demak, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.

Baca juga: Demi Pantura Bebas Rob, Pemerintah Siapkan Tanggul Laut Raksasa dari Banten hingga Jatim

“Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).


Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan rob yang telah berlangsung lama.

Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, pada Minggu (15/6/2025).

Aksi spiritual ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.

“Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujarnya.

Nur Saadah menegaskan bahwa doa bersama itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar menyelesaikan akar persoalan rob.

“Usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami dari Dapil Demak, Kudus, Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung,” tegasnya.

Massa dari Nahdlatul Ulama (NU), Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) memenuhi jalan Pantura Sayung untuk melangsungkan doa bersama terkait permasalahan banjir rob, Minggu (15/6/2025).KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Massa dari Nahdlatul Ulama (NU), Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) memenuhi jalan Pantura Sayung untuk melangsungkan doa bersama terkait permasalahan banjir rob, Minggu (15/6/2025).

Ia mengungkapkan bahwa Komisi D telah memperjuangkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen sejak tahun 2016. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum terealisasi, sementara penurunan muka tanah terus memperparah kondisi pesisir.

“Saya melihat satu-satunya jalan ya harus ada pembangunan siwal yang permanen dan itu tentunya diutamakan di daerah Sayung dan sekitarnya sampai ke Moro Demak dan Bonang,” ujar dia.

Nur Saadah terus mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Otorita khusus pembangunan tanggul laut Pantura Jawa.

Ia berharap wilayah Demak menjadi prioritas utama, mengingat tingkat genangan semakin parah.

Baca juga: Tanggul Laut 20 Km Disiapkan, Demak hingga Jepara Jadi Prioritas

Halaman:


Terkini Lainnya
Dana Hibah Ormas Diduga Dikuasai Oknum DPRD Jateng, Terungkap Praktik Makelar dan Potongan
Dana Hibah Ormas Diduga Dikuasai Oknum DPRD Jateng, Terungkap Praktik Makelar dan Potongan
Regional
Pariwisata Labuan Bajo Terganggu akibat Kelangkaan BBM, Pertamina Akan Bangun Terminal BBM
Pariwisata Labuan Bajo Terganggu akibat Kelangkaan BBM, Pertamina Akan Bangun Terminal BBM
Regional
Ketika Hijab Motif Aceh Menjangkau Pasar Dunia…
Ketika Hijab Motif Aceh Menjangkau Pasar Dunia…
Regional
Wali Kota Semarang Resmikan Jalan YB Mangunwijaya, Wujud Penghormatan dan Ruang Harapan
Wali Kota Semarang Resmikan Jalan YB Mangunwijaya, Wujud Penghormatan dan Ruang Harapan
Regional
Tunjangan DPRD NTT Capai Rp 41,4 Miliar Per Tahun, Ini Tanggapan Gubernur
Tunjangan DPRD NTT Capai Rp 41,4 Miliar Per Tahun, Ini Tanggapan Gubernur
Regional
Revisi Undang Undang Pariwisata, Keponakan Prabowo Beri Bocoran
Revisi Undang Undang Pariwisata, Keponakan Prabowo Beri Bocoran
Regional
Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Tembakau, Pemkot Malang Gelar Pelatihan Olahan Pangan Bagi Pekerja Rokok
Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Tembakau, Pemkot Malang Gelar Pelatihan Olahan Pangan Bagi Pekerja Rokok
Regional
Pesta Berujung Maut, 2 Pria di Pulau Seram Maluku Tewas Setelah Cekcok
Pesta Berujung Maut, 2 Pria di Pulau Seram Maluku Tewas Setelah Cekcok
Regional
Berkat Chromebook Bantuan Nadiem, Pelajar di Pelosok Banten Bisa Belajar Pakai Laptop
Berkat Chromebook Bantuan Nadiem, Pelajar di Pelosok Banten Bisa Belajar Pakai Laptop
Regional
Unsoed Dampingi Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual Guru Besar
Unsoed Dampingi Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual Guru Besar
Regional
Krisis Air Bersih di Batu Merah, Wali Kota Batam Geram
Krisis Air Bersih di Batu Merah, Wali Kota Batam Geram
Regional
DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta, Dosen UGM: DPRD Harus Ikut Berbenah
DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta, Dosen UGM: DPRD Harus Ikut Berbenah
Regional
WN Belgia Terpeleset Saat Menuju Danau Segar Anak Gunung Rinjani
WN Belgia Terpeleset Saat Menuju Danau Segar Anak Gunung Rinjani
Regional
Presiden Reshuffle Menkeu, Pakar UGM Berharap Tidak Ada Cetak Uang Baru
Presiden Reshuffle Menkeu, Pakar UGM Berharap Tidak Ada Cetak Uang Baru
Regional
Kejati Kalbar Tahan 2 Tersangka Korupsi Dana Hibah Pembangunan Gereja di Sintang
Kejati Kalbar Tahan 2 Tersangka Korupsi Dana Hibah Pembangunan Gereja di Sintang
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau