DPRD Sebut Pemkot Solo Tunda Pencairan Rp 15 Juta Per Koperasi Merah Putih karena Dinas Belum Siap

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, memutuskan untuk menunda pemberian suntikan dana sebesar Rp 15 juta per koperasi untuk 54 Koperasi Merah Putih dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Keputusan ini diambil karena Pemkot melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Solo dinilai belum siap untuk merealisasikan program tersebut.

Wakil Ketua DPRD Solo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Daryono, menjelaskan bahwa dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025, Pemkot Solo tidak dapat menjawab mekanisme penyaluran dana tersebut.

Baca juga: Rampung, 454 Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di Purworejo

"Saya melihat memang dinas koperasi enggak paham dan enggak siap dengan proses itu. Memang awal itu tidak niat nyoret. Kita hanya teman-teman DPRD itu lebih bertanya kepada bagaimana konsepnya terus kalau 54 koperasi ngawasin gimana, apakah modal cukup?" kata Daryono saat dihubungi pada Jumat (11/7/2025).

DPRD Kota Solo menyarankan Pemkot untuk lebih mempersiapkan program tersebut secara bertahap, bukan secara serentak untuk 54 kelurahan.

"Kurangi separuhnya (penerima dana) misalnya gitu. Pokoknya ditambah bukan Rp 15 juta per koperasi, biar bisa lebih bergerak begitu. Tapi kan diskusi itu masih berjalan," tambah Daryono.

Dalam pembahasan tersebut, bantuan modal dipastikan tidak akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025.

Baca juga: Pertama Kali Koperasi Merah Putih Hadir di Puncak Papua Tengah

Daryono mengungkapkan bahwa penghapusan atau pembatalan program ini bukan merupakan inisiatif DPRD Solo, melainkan berasal dari Tim Anggaran Pemkot Solo.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Tulus Widajat, telah berkomunikasi dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi, dan memutuskan untuk menunda rencana bantuan tersebut.

"Terus Pak Tulus komunikasi dengan Mas Wali, malah bilang yaudah ditunda aja nanti dibahas untuk 2026. Jadi yang ngusulin mencoret (Pemkot Solo), kita tidak memaksa," ungkap Daryono.