Upaya Pembebasan WNI di Myanmar, Mensesneg Tegaskan Tak Pakai Diplomasi Militer

MAGELANG, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia memastikan tidak menggunakan jalur diplomasi militer dalam upaya pembebasan AP, selebgram asal Indonesia yang saat ini menjalani hukuman penjara di Myanmar.

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menghadiri kegiatan di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).

“Itu bukan urusan militer juga,” ujarnya menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penggunaan kekuatan militer dalam kasus AP.

Baca juga: Apa Penyebab Selebgram AP Ditahan Junta Militer Myanmar?

Prasetyo juga menyebut bahwa diplomasi pertahanan, sebagaimana sempat disinggung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tidak dilakukan oleh pemerintah.

Namun, Prasetyo enggan merinci apakah pemerintah menempuh diplomasi sipil atau pendekatan lain.

“Semua mekanisme kami coba. Komunikasi terus kami buka kepada pihak di Myanmar,” katanya.

AP Divonis 7 Tahun Penjara di Myanmar

Arnold Putra ditahan oleh junta militer Myanmar sejak 20 Desember 2024 atas tuduhan memasuki negara tersebut secara ilegal dan melakukan pertemuan dengan kelompok bersenjata yang dianggap organisasi terlarang oleh pemerintah setempat.

“Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar,” ungkap Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, dikutip Kompas.com (2/7/2025).

Baca juga: Menhan Tegaskan Tak Ada Operasi Militer untuk Bebaskan Selebgram AP dari Myanmar, Apa Alasannya?

Arnold dijerat sejumlah pasal, termasuk Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, serta Section 17(2) Unlawful Associations Act.

Diplomasi Pertahanan Bukan Pilihan

Sementara itu, Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa operasi militer selain perang (OMSP) tidak dapat dilakukan dalam kasus ini.

Ia menyebut struktur kekuasaan Myanmar yang dikendalikan rezim junta militer menimbulkan tantangan tersendiri.

“Karena yang kita hadapi pemerintah yang sedang melaksanakan suatu rezim junta. Sehingga birokrasi militer yang berlaku itu tidak sama dengan seperti yang kita lakukan,” kata Sjafrie.

Dalam situasi seperti ini, kata Sjafrie, diplomasi pertahanan menjadi opsi yang lebih memungkinkan, meskipun efektivitasnya sangat tergantung pada respons dari pihak Myanmar.