Lulus PPPK Sejak 2021, Ribuan Guru Swasta Jateng Masih Menganggur

SEMARANG, KOMPAS.com – Nasib 1.411 guru prioritas swasta atau yang kini disebut R1D di Jawa Tengah masih belum jelas, meskipun mereka telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berjanji akan memprioritaskan penempatan para guru tersebut di sekolah-sekolah negeri, termasuk dengan mengusulkan anggaran khusus untuk mendukung hal itu.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin, menyatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan persoalan status ribuan guru tersebut melalui alokasi anggaran dari Pemprov Jawa Tengah.

"Ini akan menjadi prioritas kita, utama saya pribadi untuk mendorong agar teman-teman yang belum diangkat ini betul-betul diangkat," ujar Zainuddin saat dikonfirmasi, Jumat (18/7/2025).

Baca juga: Jokowi Dikabarkan Jadi Dewan Pembina PSI, Ini Kata DPP

Menurutnya, penempatan guru R1D menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) di Jawa Tengah dalam menyambut bonus demografi.

“Akan kita bantu diproses penganggaran. Sebisa harus betul-betul diangkat mereka ini. Apalagi di lapangan itu, sebenarnya juga masih banyak butuh guru baik SMA/SMK/SLB. Jadi saya kira enggak ada masalah,” imbuh dia.

Zainuddin menyebut, pengajuan usulan anggaran akan dilakukan mulai tahun 2025, dengan target paling lambat pada 2027 seluruh guru R1D sudah memperoleh formasi PPPK.

“APBD kita tak ada masalah. Di sisi lain ini soal pendidikan. Jadi tahun depan harus bisa masuk formasi yang telah dibuka, tahun ini proses, 2026 atau 2027 jalan,” tegasnya.

Sebelumnya, para guru R1D ini telah berulang kali melakukan audiensi dengan berbagai pihak seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan DPRD Jateng, namun belum membuahkan hasil.

Salah satu perwakilan guru R1D, Rina Dewi Astuti (41) asal Boyolali, mengungkapkan bahwa mereka belum mendapat penempatan meski telah dinyatakan lulus seleksi PPPK sejak 2021.

"Kami sudah tiga kali audiensi, Mbak. Tapi jawabannya sama, selalu menunggu juknis dari pusat, menunggu juknis dari pusat," ujar Rina usai audiensi dengan Komisi E DPRD Jateng, Kamis (17/7/2025).