Massa Demo di Wonosobo Giring Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres ke Kantor Pos: Kirim Surat ke Senayan
WONOSOBO, KOMPAS.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Wonosobo Bersatu menggelar aksi long march pada Sabtu (30/8/2025).
Massa bergerak dari Taman Selomanik menuju Gedung DPRD Wonosobo sekitar pukul 11.00 WIB.
Setelah itu, mereka melanjutkan orasi di Kantor Bupati hingga pukul 14.00 WIB.
Puncak aksi terjadi ketika massa menggiring Bupati Wonosobo, Ketua DPRD, dan Kapolres untuk menandatangani pernyataan sikap.
Selanjutnya, dokumen tersebut dikirimkan bersama-sama ke Senayan melalui Kantor Pos.
Baca juga: Grab Indonesia Benarkan Driver Ojol Jadi Korban Demo di Makassar
Dalam orasi, massa menyoroti berbagai persoalan lokal, mulai dari kondisi jalan rusak, pungutan liar di sekolah dasar dan menengah, kenaikan tarif puskesmas, hingga retribusi pasar.
Mereka juga menuntut penertiban galian C di lereng Gunung Sindoro serta transparansi penggunaan anggaran desa.
Tak hanya isu lokal, massa juga mengaitkan keresahan mereka dengan isu nasional.
Tuntutan yang disuarakan antara lain menghukum aparat yang membunuh Affan Kurniawan, menolak rancangan undang-undang yang dianggap tidak pro-rakyat, hingga mendesak reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian.
Mereka bahkan menyerukan pembubaran DPR dan pembentukan dewan rakyat.
Baca juga: Fitur Live Hilang Saat Demo Memanas, Ini Kata TikTok Indonesia
Ratusan massa yang terdiri atas mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), serta berbagai elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas kemanusiaan bertajuk RIP Demokrasi di depan Kantor Bupati Wonosobo, Sabtu (30/8/2025) siang.Koordinator aksi, Ahmad Nursoleh, menegaskan bahwa kebrutalan aparat dalam mengawal demonstrasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 jelas disebutkan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat. Selain itu, tindakan represif aparat merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal 28E ayat (3),” ujarnya.
Protes Berbagai Daerah Cermin Kekecewaan Rakyat
Menurut Ahmad, letupan protes di berbagai daerah mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap tata kelola negara.
Ia menilai, pejabat justru lebih sering mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat ketimbang menjadikan kritik sebagai evaluasi.
“Kemarahan rakyat di jalanan adalah bentuk kejujuran paling tulus terhadap bobroknya pemerintahan. Karena itu, aksi di Wonosobo ini bukan sekadar solidaritas, melainkan perlawanan moral terhadap penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
