Dia akan dilantik dalam posisi barunya tersebut pada Kamis. Setelah itu, dia akan dapat menghadiri rapat kabinet dalam kapasitasnya sebagai menteri.
Di sisi lain, Komisi Anti-Korupsi Nasional atau NACC juga sedang menyelidiki Paetongtarn atas pelanggaran etika yang berasal dari panggilan telepon yang bocor antara dia dan Hun Sen.
Hal ini berdasarkan petisi yang diajukan oleh 36 senator yang sama yang mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi.
Tidak jelas kapan NACC akan mengakhiri penyelidikannya.
Meski demikian, proses ini dapat mengarah ke kasus lain di Mahkamah Agung Thailand, yang mungkin memutuskan untuk melarang Paetongtarn berpolitik.
Baca juga: Skandal Telepon PM Paetongtarn Shinawatra: Koalisi Thailand Nyaris Runtuh
Paetongtarn mendapat seruan untuk mundur setelah percakapan teleponnya dengan Pemimpin Senat Kamboja Hun Sen bocor ke publik.
Dilansir dari BBC, dalam percakapan telepon yang berlangsung selama 16 menit itu, Paetongtarn dan Hun Sen membahas sengketa perbatasan yang telah meningkatkan ketegangan antara kedua negara tetangga itu dalam beberapa pekan terakhir.
Hubungan antara Thailand dan negara tetangganya itu sempat memanas seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan pada bulan Mei.
Dalam panggilan tersebut, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai "paman".
Bhumjaithai, partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan Paetongtarn, memilih keluar dari koalisi pemerintahan.
Paetongtarn sendiri membela panggilan telepon itu dan menyebutnya sebagai teknik negosiasi.
Akan tetapi, tokoh-tokoh oposisi mendesaknya untuk mundur dengan alasan dia telah merusak kredibilitas tentara Thailand.
Baca juga: Thailand dan Kamboja Saling Gertak, Sengketa Memanas
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini