Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih dari 5.000 Orang Jadi Korban Keracunan MBG, Apa Kata Istana?

Kompas.com - 23/09/2025, 05:46 WIB
Tri Indriawati

Editor

Sumber Kompas.com

KOMPAS.com – Lonjakan kasus keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) menimbulkan pertanyaan besar soal keberlanjutan program andalan pemerintah tersebut.

Data terbaru yang dibuka langsung oleh Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menunjukkan ribuan siswa menjadi korban, dengan angka terbanyak tercatat di Jawa Barat.

Baca juga: BGN Bentuk Tim Ahli untuk Percepat Penanganan Kasus Keracunan MBG

Lebih dari 5.000 Korban Keracunan MBG

Qodari menjelaskan bahwa laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan temuan yang seragam, korban keracunan MBG sudah menembus 5.000 orang.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, kasus terbanyak terjadi pada Agustus 2025, dengan Jawa Barat sebagai daerah paling rawan.

Penyebab Utama Keracunan MBG

Menurut Qodari, setidaknya ada empat indikator penyebab keracunan MBG.

Pertama, masalah higienitas makanan. Kedua, ketidaksesuaian suhu penyimpanan dan pengolahan pangan. Ketiga, kontaminasi silang dari petugas. Keempat, sebagian kasus dipicu alergi pada penerima manfaat.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” imbuh Qodari, menekankan pentingnya sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di Samarinda Utara sejak Senin, 14 April 2025. Kegiatan ini dimulai usai libur Idul Fitri dan disambut antusias oleh siswa dan pihak sekolah di SDN 004 Samarinda UtaraPandawa Borniat/kompas.com Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di Samarinda Utara sejak Senin, 14 April 2025. Kegiatan ini dimulai usai libur Idul Fitri dan disambut antusias oleh siswa dan pihak sekolah di SDN 004 Samarinda Utara

DPR Minta Evaluasi Total

Ketua DPR RI Puan Maharani ikut angkat suara. Ia menegaskan, pemerintah harus bertindak cepat agar program tidak menimbulkan kerugian bagi anak-anak.

“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).

Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa pelaksanaan program secara masif memang penuh tantangan.

Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan menyeluruh. “Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” katanya.

Istana Minta Maaf

Pihak Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf atas berulangnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tidak pernah menginginkan peristiwa ini terjadi.

“Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025).

Baca juga: BGN Bentuk Tim Ahli untuk Percepat Penanganan Kasus Keracunan MBG

“Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ucap dia.

Istana juga berjanji akan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar tidak ada lagi siswa yang keracunan.

"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," tuturnya.

 

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Bongkar Data Keracunan MBG: Korban Lebih dari 5.000 Orang, Paling Banyak di Jabar" dan "Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang



Terkini Lainnya
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
Jawa Barat
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Sulawesi Selatan
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Jawa Tengah
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Jawa Timur
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
Lampung
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
Jawa Timur
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Kalimantan Barat
Bukan Sekadar Indah, Ini Fakta Unik Pantai Kelingking Nusa Penida yang Mirip T-Rex
Bukan Sekadar Indah, Ini Fakta Unik Pantai Kelingking Nusa Penida yang Mirip T-Rex
Jawa Timur
Cara Cek NIK Terdaftar Pinjol atau Judol, Cuma Lewat Hp
Cara Cek NIK Terdaftar Pinjol atau Judol, Cuma Lewat Hp
Kalimantan Barat
Syarat Pemutihan BPJS Kesehatan 2025, Ini Peserta yang Bisa Mengajukan
Syarat Pemutihan BPJS Kesehatan 2025, Ini Peserta yang Bisa Mengajukan
Banten
Profil Gusti Purbaya: Kandidat Utama Pengganti Takhta Pakubuwono XIII
Profil Gusti Purbaya: Kandidat Utama Pengganti Takhta Pakubuwono XIII
Jawa Tengah
Apakah Onadio Leonardo Akan Direhabilitasi Setelah Asesmen BNNP?
Apakah Onadio Leonardo Akan Direhabilitasi Setelah Asesmen BNNP?
Jawa Timur
Pemkot Ungkap Penyebab Banjir Kaligawe Lama Surut, Kini Prioritaskan Penanganan Warga Terdampak
Pemkot Ungkap Penyebab Banjir Kaligawe Lama Surut, Kini Prioritaskan Penanganan Warga Terdampak
Jawa Tengah
7 Fakta Polemik Lift Kaca Pantai Kelingking Nusa Penida yang Tuai Protes Warga
7 Fakta Polemik Lift Kaca Pantai Kelingking Nusa Penida yang Tuai Protes Warga
Jawa Timur
Inflasi di Jateng Naik 0,40 Persen pada Oktober 2025, Dipicu Lonjakan Harga Emas, Telur, dan Cabai
Inflasi di Jateng Naik 0,40 Persen pada Oktober 2025, Dipicu Lonjakan Harga Emas, Telur, dan Cabai
Jawa Tengah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Komentar
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau