Ekonom Sambut Rencana WNA Pimpin BUMN, Asalkan...

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, warga negara asing (WNA) atau ekspatriat akan diperbolehkan memimpin badan usaha milik negara (BUMN).

Prabowo menuturkan rencana perubahan aturan tersebut saat berbincang dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr. (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

"Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya, sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita," ujar.

Hingga saat ini, sudah ada dua eksekutif asing yang menjadi anggota direksi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Lantas, apakah kebijakan ekspatriat bisa memimpin BUMN bisa berdampak positif?

Baca juga: 7 Poin Dialog Prabowo dan Steve Forbes, dari MBG hingga Reformasi BUMN

Tanggapan pengamat

Peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Jaya Darmawan menilai, hal yang paling utama adalah prinsip meritokrasi.

Menurutnya, pimpinan BUMN baik di level direksi maupun komisaris harus diisi dengan sosok-sosok terbaik di bidang masing-masing.

"Pemimpin harus punya pengalaman yang sesuai dengan bidang BUMN tersebut. Kalau itu bank Himbara ya dia harus punya pengalaman di bidang perbankan, dunia finansial," kata Jaya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/10/2025).

Dia menegaskan, hal ini berlaku bagi siapa pun jajaran direksi BUMN, baik dari warga Indonesia maupun ekspatriat.

Baca juga: Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, Perintahkan Danantara Cari Talenta Terbaik

Jaya menjelaskan, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi direksi dan komisaris yang berkualitas.

"Tapi masalah sebenarnya adalah pada tata kelola BUMN secara struktural, secara fundamental," ujarnya.

Dia menilai, kinerja BUMN yang kurang optimal tidak hanya disebabkan oleh permasalahan kualitas pemimpin, tetapi juga terkait penugasan yang diemban perusahaan tersebut.

Pasalnya, Jaya menilai BUMN mendapatkan penugasan yang cukup berat dan harus "berdarah-darah" ketika bersaing dengan swasta. Tingginya risiko korupsi pun tak bisa dianggap sebelah mata.

"Ini masalahnya lebih ke tata kelola di level atas kebijakan, bukan hanya dalam asal-usul pemimpin," imbuh dia.

Baca juga: Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, Ini Kata Danantara

Senada, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyatakan, pengelolaan BUMN oleh direksi ekspatriat dapat menjadi langkah yang bagus.

"Saya rasa ini tidak masalah, asalkan prosesnya mengedepankan sistem merit dan untuk area yang kita betul-betul memerlukan expertise mereka," jelas Wijayanto saat dihubungi terpisah.

Ia mencontohkan, banyak perusahaan penerbangan yang maju ketika dipimpin oleh ekspatriat. Karena itu, dia menyetuji langkah tersebut pada PT Garuda Indonesia.

"Apakah itu dari Timur Tengah, Asia dan Eropa, jika ekspatriat tersebut bisa meningkatkan shareholder value dan menyelamatkan perusahaan, mengapa tidak?" pungkas dia.