Bank Tanah Siapkan 11 Titik untuk Dapur Makan Bergizi Gratis, Ini Lokasinya

KOMPAS.com – Badan Bank Tanah mengalokasikan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) di berbagai wilayah Indonesia.

Lokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan inisiatif ini lahir dari masukan berbagai pihak.

"Saat ini ada 11 titik, mungkin akan bertambah menjadi lebih dari 15. Beberapa lokasi di Sumatera Utara, misalnya, sudah dipertimbangkan karena dekat dengan pusat keramaian dan kebutuhan di wilayah itu," kata Hakiki di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025), seperti dilansir Antara.

Baca juga: Badan Bank Tanah Bidik Penambahan Aset 140.000 Hektar Tahun 2025

Lokasi yang Siap Digunakan

Sebelas lokasi HPL yang siap dimanfaatkan untuk MBG tersebar di Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah), Purwakarta (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), dua lokasi di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Poso (Sulawesi Tengah), dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat).

Hakiki menjelaskan rata-rata luas lahan di lokasi tersebut mencapai 500 meter persegi. Ukuran ini dinilai cukup untuk mendirikan SPPG.

Dari total lokasi yang ada, terdapat 90 tempat dengan potensi pemanfaatan untuk dapur bergizi.

"Lahan di lokasi kami rata-rata di atas 500 meter persegi, cukup memadai untuk penyediaan dapur. Khusus di Penajam Paser Utara, persiapannya sedang berjalan dan direncanakan siap untuk tahun 2026," ujar Hakiki.

Baca juga: Rp 5 Triliun Dana dari APBD Tersedot untuk Makan Bergizi Gratis

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyambut baik langkah Badan Bank Tanah ini. Ia berharap alokasi lahan untuk SPPG terus bertambah hingga 2029.

"Semoga dengan inisiatif Bank Tanah, lebih banyak lagi SPPG yang bisa diwujudkan. Saat ini ada 220 dapur. April nanti kami targetkan ada 500, dan pada akhir 2029 jumlahnya harus mencapai 30.000. Tentunya ini membutuhkan banyak lahan," ujar Dedek.

Dedek optimistis langkah ini dapat mempercepat realisasi program MBG dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah.