Asosiasi Pengusaha soal Wacana Prabowo Hapus “Outsourcing”

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara soal wacana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem outsourcing atau alih daya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan harus ada analisis mendalam soal wacana tersebut, terutama dari pihak akademik yang bebas kepentingan.

“Jadi bukan dari pekerja atau pengusaha, untuk melihat secara komprehensif sebenarnya masalahnya apa,” kata Bob kepada Kompas.com, Jumat (2/5/2025).

Bob menyebutkan bahwa outsourcing menyangkut sistem atau praktik. “Kalau yang dikeluhkan praktiknya outsourcing-nya, ya diperbaiki lah praktiknya,” ujar Bob.

Baca juga: Menaker: Outsourcing Kerap Timbulkan Berbagai Masalah...

Sementara itu, di sisi lain, sistem outsourcing telah diterapkan di banyak negara.

Bob mencontohkan Filipina dan India. “Negara lain bisa mengambil manfaat dari outsourcing ini. Contoh India, itu kan negara outsourcing. Secara sistem, mereka bagus karena bisa memanfaatkan,” ujar Bob.

Bob mengatakan, sepanjang outsourcing bisa diterapkan dengan efektif dan tepat, pasti dampaknya akan positif.

“Terutama pada pemerataan ekonomi. Tapi kalau misalnya ada penyelewengan dan penyimpangan, ya itu yang harus diperbaiki. Jangan sampai outsourcing dipakai untuk mengurangi kesejahteraan buruh dan lain sebagainya. Itu yang harus diperbaiki,” kata Bob.

“Kalau yang problem sistemnya, ya tolong dievaluasi lagi,” tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah janji kepada para buruh saat hadir di peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Salah satu janjinya adalah ingin menghapus sistem outsourcing.

"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya, kita kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," ujar Prabowo.

Namun, di sisi lain, kata Presiden, pemerintah juga ingin menjaga kepentingan para investor. “Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama-sama mereka atas usul pimpinan saudara,” kata Prabowo.

Dalam waktu dekat, Prabowo berjanji mempertemukan 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan Indonesia untuk membahas persoalan tersebut.

Baca juga: Apakah Outsourcing Masih Diperlukan? Begini Kata Menaker