IJD Tak Hanya Fokus Konektivitas, juga Akses Sentra Produksi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah berfokus untuk mempercepat penanganan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD tahun 2025.

Sebab, tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memastikan akses transportasi menuju sentra produksi pangan lebih lancar dan efisien.

"Inpres Jalan Daerah sesuai arahan Presiden untuk difokuskan men-support (mendukung) ketahanan pangan. Jadi, memang tematiknya tahun ini lebih-lebih ke ketahanan pangan,” terang Menteri PU Dody Hanggodo dalam rilis, Sabtu (1/11/2025).

Baca juga: Ini Kriteria Jalan Daerah yang Dibangun Lewat IJD

IJD merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperbaiki kualitas jalan daerah dan memperkuat rantai pasok nasional, terutama di sektor pangan.

IJD Bertahap

Menurut Dody, IJD 2025 dilaksanakan secara bertahap melalui peningkatan konektivitas jalan daerah.

Tahap 1 mencakup 234 kegiatan dengan total panjang 711,02 kilometer jalan dan 148,42 meter jembatan, serta melibatkan lebih dari 14.333 tenaga kerja lokal.

Sementara IJD Tahap 2 terdiri dari 193 kegiatan, mencakup 567,73 kilometer jalan dan 6,8 meter jembatan, yang menyerap lebih dari 8.562 tenaga kerja lokal.

Dody menambahkan, program IJD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik jalan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas.

“Program IJD bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga membuka akses ekonomi baru. Infrastruktur jalan yang mantap akan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas logistik, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah,” tutur Menteri Dody.

Kehadiran IJD sekaligus menjadi langkah strategis dalam mengurangi backlog kemantapan jalan di Indonesia.

Baca juga: IJD 2025: 1.611 Km Jalan dan 458 Meter Jembatan Dibangun

Saat ini, tingkat kemantapan Jalan Nasional telah mencapai 95,22 persen, sementara jalan daerah provinsi dan kabupaten/kota masih berada pada angka 69,64 persen. 

Melalui IJD, pemerintah berkomitmen memperkecil kesenjangan tersebut dengan mengarahkan lebih dari 70 persen untuk mendukung kawasan pangan nasional, sedangkan sisanya difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata, industri, dan transmigrasi.

Diharapkan dengan peningkatan efisiensi distribusi bahan pangan dan hasil produksi daerah dapat memperkuat fondasi menuju swasembada pangan nasional serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.