37 Bos Properti Kumpul, Hasilkan Paket Kritik dan Saran buat Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah pertemuan tertutup yang diikuti 37 tokoh properti senior terjadi di kediaman Ketua Kehormatan Realestat Indonesia (REI), MS Hidayat, di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pertemuan Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI ini menghasilkan paket komprehensif berisi kritik tajam, usulan kebijakan, dan komitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Para 'jenderal' properti ini, termasuk James T Riady, Sugianto Kusuma (Aguan), Alexander Tedja, dan Herman Sudarsono, tidak hanya fokus pada pemulihan pasar, tetapi juga menyoroti tiga isu fundamental yang dianggap mengganggu kepastian investasi dan daya beli masyarakat.

Baca juga: Era Baru Properti Indonesia 2026: Inovasi dan Serbuan Investasi Global

Para senior REI sepakat bahwa sektor properti memiliki potensi besar untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

MS Hidayat, yang juga mantan Menteri Perindustrian, menegaskan bahwa properti mampu menggerakkan lebih dari 185 industri terkait di sektor riil.

"Dukungan ini bukan tanpa syarat, pemerintah diharapkan memfasilitasi percepatan sektor ini," kata Hidayat.

Sementara itu, James T. Riady secara khusus mendorong anggota REI memanfaatkan Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan) senilai Rp 130 triliun yang disiapkan pemerintah, harus dioptimalkan.

Baca juga: Transformasi Pasar Properti Premium Serpong, Kualitas Ungguli Kuantitas

Sedangkan Aguan mengajak REI untuk tidak hanya fokus pada proyek komersial, tetapi juga membantu program renovasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, sekaligus menegaskan peran sosial pengembang besar.

Meredefinisi Apartemen Menengah

Salah satu isu paling mendesak yang disoroti adalah beban biaya hidup atau living cost di apartemen, yang menjadi penghambat utama pemulihan pasar apartemen kelas menengah ke bawah.

Anggota BPO-REI, Soelaeman Soemawinata, menyoroti tarif listrik dan air bersih di unit apartemen sering kali dikenakan tarif komersial, berbeda dengan rumah tapak, padahal fungsinya adalah hunian.

Untuk itu, ia mendesak agar tarif ini dikonversi menjadi tarif hunian.

Baca juga: Purbaya Dipuji Pengembang Properti, Apa Pasal?

Ada pun Ketua BPO-REI, Paulus Totok Lusida, mengusulkan agar service charge (IPL) untuk apartemen di bawah Rp 1 miliar dapat dikurangi drastis menjadi sekitar Rp 12.000 hingga Rp 14.000 per meter persegi.

"Tujuannya adalah untuk membuat apartemen terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT)," imbuh Totok.

Totok juga memperjuangkan usulan agar rumah dengan harga hingga Rp 500 juta bagi MBT mendapatkan bebas PPN, meskipun bunga kreditnya komersial.

Polemik Hukum Tata Ruang vs. Fisik Tanah

Isu paling sensitif yang diangkat para senior REI adalah polemik penerapan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS).