Program Kampung Nelayan Merah Putih Harus Bisa Identifikasi Kebutuhan Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai perlu melibatkan partisipasi nelayan dalam perencanaan dan pengelolaannya.

Apalagi, program-program serupa sebelumnya seperti Kampung Nelayan Maju, hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan menganggap, pendekatan pembangunan infrastruktur semestinya diiringi dengan penguatan kelembagaan di masyarakat pesisir.

Baca juga: Di Segitiga Bermuda-nya Indonesia, Pantai Tak Terkelola dan Nelayan Tak Berdaya

Penguatan kelembagaan pada masyarakat pesisir dapat memberikan dampak secara keberlanjutan.

"Jika tidak menguatkan kelembagaan masyarakat pesisir) tentu ini akan terulang kembali program atau proyek serupa di masa lalu di mana nelayan sama sekali tidak terlibat ya, tidak dilibatkan, dan pengelolaannya kemudian terbengkalai," ujar Dani kepada Kompas.com, Senin (25/8/2025).

Ia berharap, partisipasi nelayan dapat menjadi warna baru dalam program KNMP. Pelibatan nelayan memungkinkan program pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Pelibatan nelayan juga akan meningkatkan rasa memiliki atas infrastruktur yang disediakan melalui program pemerintah tersebut.

"Iya, tentu saja (pemerintah perlu merespon inisiatif-inisiatif dari nelayan). Seringkali proyek yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga jadi project yang muspra, tidak bermanfaat," tutur Dani.

Infrastruktur Dasar

Menurut Dani, nelayan membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi.

Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan untuk menunjang kegiatan ekonomi nelayan. Misalnya, perbaikan fasilitas kesehatan dan akses terhadap air bersih, serta penanganan sampah di pesisir.

Pembangunan infrastruktur dasar memang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi nelayan. Namun, pembangunan infrastruktur dasar berdampak terhadap keinginan usaha ekonomi perikanan di kampung nelayan.

"Kalau nelayannya sakit karena sampahnya banyak, dia enggak akan bisa bekerja. Kalau anak-anaknya sakit karena akses terhadap air bersihnya terbatas atau MCK-nya terbatas, itu akan berdampak pada pengeluaran atau peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh keluarga nelayan untuk kesehatan dan sebagainya," ucapnya.

Baca juga: 36 Atraktor Dipasang di Belitung Timur, Bantu Nelayan Dapat Cumi

Sedangkan pembangunan infrastruktur ekonomi dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak berfungsi dan mendirikan cold storage di daerah-daerah yang membutuhkan.

Hal itu bertujuan agar nelayan bisa menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih baik dan menjaga kualitas ikan.

Namun demikian, pembangunan infrastuktur ekonomi harus diiringi dengan penguatan modalitas sosial masyarakat pesisir, sehingga para nelayan merasa dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui program pemerintah tersebut.

"Itu semestinya tumbuh dan diorganisir oleh mereka sendiri, sehingga ada satu aspek pemberdayaan dari nelayan itu sendiri, cara bagaimana mereka mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dengan stimulus atau bantuan pemerintah melalui infrastruktur ekonomi tadi," ujar Dani.