PALOPO, KOMPAS.com – Kelompok yang menamakan diri Barisan dari Rakyat (BADAR) kembali menggelar aksi demonstrasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat (5/9/2025).
Aksi yang mereka sebut Seruan Aksi Jilid II itu dipusatkan di depan Kantor Wali Kota Palopo.
Koordinator lapangan, M. Dirga Saputra, mengatakan bahwa pihaknya membawa 10 tuntutan dalam aksi tersebut.
Salah satunya menyoroti nasib rekan mereka yang masih ditahan setelah aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Palopo pada Senin (1/9/2025) lalu.
“Teman-teman kami hingga kini masih diamankan, namun status hukumnya belum jelas. Kami menuntut agar mereka segera dibebaskan, karena sampai sekarang belum ada kejelasan apakah status mereka dinaikkan menjadi tersangka atau tidak,” ucap Dirga saat dikonfirmasi.
Baca juga: Gedung DPRD di Palopo Rusak Parah, Kerugian Ditaksir Capai Rp 1 Miliar
Selain itu, demonstran juga menuntut pencopotan Kapolri dengan alasan kinerja yang dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
“Seharusnya Kapolri bisa menjadi pengayom, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Instruksi yang dikeluarkan sering kali merugikan masyarakat, terutama terhadap kawan-kawan yang melakukan aksi,” ujarnya.
Di tengah aksi, Dirga juga menanggapi isu yang beredar di sejumlah media sosial mengenai adanya “massa aksi bayaran.”
Ia menegaskan isu tersebut tidak ada kaitannya dengan BADAR.
“Kami tegaskan bahwa persoalan isu aksi bayaran yang tersebar di media sosial itu bukan bagian dari aliansi BADAR. Jangan sampai hal ini dikaburkan atau disamakan dengan gerakan kami,” tuturnya.
Dirga menambahkan, BADAR akan terus melakukan aksi hingga seluruh tuntutan dapat diterima secara resmi oleh pemerintah Kota Palopo, DPRD, dan Polres Palopo.
“Ke depan, kami akan tetap turun ke jalan sampai 10 tuntutan ini diterima secara kelembagaan, baik oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD Kota Palopo, dan Kepolisian,” imbuhnya.
Baca juga: Tangan-tangan Relawan Medis Jadi Penyelamat Puluhan Mahasiswa Saat Demo Ricuh di Palopo
Ia juga berharap aspirasi massa aksi dapat segera difasilitasi dan diterima langsung oleh unsur pemerintah serta DPRD.
“Pada aksi sebelumnya, aspirasi kami tidak diterima. Kami kurang tahu bagaimana kondisi internal DPRD, tetapi kami berharap seluruh unsur, mulai dari fraksi, ketua komisi, hingga pimpinan DPRD, bisa hadir menemui massa aksi,” tambah Dirga.
Dalam aksi tersebut, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, turun langsung menemui pengunjuk rasa.