GOWA, KOMPAS.com - Ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menyatakan siap mundur dari kursi legislatif jika terjadi kenaikan pajak.
Hal ini diungkap di hadapan ratusan mahasiswa dari Cipayung Plus yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD dengan sejumlah tuntutan, Rabu (3/9/2025) sore.
Baca juga: LBH Kecam Salah Tangkap Polda Jateng saat Demo di Semarang: Ada yang Cuma Beli Es Teh
Dalam orasinya, mahasiswa mempertegas bahwa aksi yang dilakukan adalah demontrasi yang sebenarnya tanpa kekerasan dan menuntut pencoptan Kapolres dan menolak Kenaikan Pajak.
"Kami dari Cipayung Plus yang terdiri dari gabungan beberapa OKP (organisasi kepemudaan) mengusung 2 tuntutan," kata Nawir, ketua umum himpunan mahasiswa islam (HMI) Cabang Gowa Raya yang dikonfirmasi di sela unjuk rasa.
Tuntutan pertama, mahasiswa menuntut Kapolres dicopot atau mengundurkan diri dari jabatannya atas kejadian yang terjadi beberapa hari ini.
"Kemudian kami menolak kenaikan pajak dan memberantas tambang ilegal yang meraja lela di Kabupaten Gowa," tegasnya.
Baca juga: LBH Kecam Salah Tangkap Polda Jateng saat Demo di Semarang: Ada yang Cuma Beli Es Teh
Dalam aksi tersebut, sejumlah anggota DPRD Gowa yang keluar menemui demonstran mengaku akan segera meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI untuk segera ditindak lanjuti dan menegaskan menolak kenaikan pajak sebagaimana tuntutan mahasiswa.
"Kalau aspirasinya segera kami teruskan ke DPR RI dan untuk kenaikan pajak di Kabupaten Gowa kami sudah sepakat menolak kenaikan pajak tersebut dan jika kelak kanaikan pajak maka saya pertaruhkan jabatan saya dan siap mundur dari legislatif," kata Ramli Rewa, Ketua DPRD Gowa yang dikonfirmasi langsung Kompas.com usai unjuk rasa.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini