Kala Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Lebih Besar dari DPR RI

Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap gaji dan tunjangan anggota dewan.

Baca juga: DPRD DKI Terima Audiensi Mahasiswa, Sepakat Tunjangan dan Gaji Dievaluasi

Massa aksi menilai pengeluaran besar untuk anggota dewan tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak masyarakat Jakarta.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, tunjangan rumah masih menjadi pembahasan.

"Lihat saja. Masih dalam pembahasan ke depan ya," ucap Ima di Gedung Balai Kota Jakarta, Kamis.

Ima menegaskan bahwa DPRD Jakarta terbuka terhadap kritik publik.

Ia memastikan apa yang diterima anggota dewan dikembalikan dalam bentuk kerja advokasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

"Terkait gaji dan tunjangan kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya," kata Ima.

Baca juga: 5 September, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Hari Ini

Komitmen Transparansi

Ima juga menekankan bahwa keterbukaan informasi keuangan sudah ia lakukan sejak awal menjabat.

Ia menyebut seluruh rincian gaji dan tunjangan telah dipublikasikan secara rutin, bahkan disertai laporan keuangan bulanan.

"Saya juga sudah mempublish sejak periode pertama gaji, tunjangan, dan laporan keuangan sampai dengan bulan ini. Jadi, masyarakat bisa bebas melihat dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," lanjut dia.

Menurut dia, besaran tunjangan sebenarnya tidak bersifat mutlak.

Kebijakan ini akan tetap menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.

"Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD yang ada," ucap Ima.

Baca juga: Kisah PPSU Bekerja 24 Jam Usai Demo, Capek dan Tanggung Jawab Menyatu

Tuntutan Audit BUMD

Selain soal tunjangan, massa aksi juga membawa isu lain. Mereka mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta diaudit secara berkala.

Namun, Ima menyebut kewenangan audit berada di tangan eksekutif.

Kendati begitu, DPRD berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno.

"Kalau audit BUMD itu ranahnya eksekutif, nanti kami juga menyampaikan agar diaudit secara berkala," ujar Ima.

(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Tim Redaksi)