Khawatir Dikuasasi Asing, Danantara Incar Saham GoTo di Tengah Kabar Merger dengan Grab Holdings

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan sudah melakukan diskusi dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) untuk menjajaki peluang investasi.

Pembicaraan dilakukan di tengah potensi bergabungnya GoTo dengan Grab Holdings yang merupakan perusahaan asal Singapura.

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (8/6/2025), Danantara disebut sudah memulai diskusi awal dengan GoTo untuk bisa mengakuisisi saham minoritas jika nantinya GoTo dan Grab jadi bergabung.

Sumber-sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyampaikan, rencana investasi Danantara diharapkan bisa meredakan kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap dampak dari potensi merger GoTo dengan Grab.

Baca juga: Danantara Dikabarkan Minat Beli Saham GoTo di Tengah Kabar Merger dengan Grab

Sebab nantinya pemerintah Indonesia berpeluang memiliki sebagian saham dari perusahaan teknologi terbesar di Asia tersebut.

Meski kabar investasi Danantara ini sudah beredar luas, tetapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari lembaga investasi tersebut soal perihal kabar penjajakan investasi.

Diberitakan sebelumnya, rumor penggabungan usaha alias merger antara dua penyedia layanan On-Demand Services, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan Grab santer menjadi pembicaraan publik pada beberapa bulan belakangan.

Baca juga: KPPU Buka Suara soal Rencana Merger GoTo dan Grab

Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky bilang pemerintah perlu memperhatikan pentingnya menjaga iklim investasi dalam negeri dengan berpihak terhadap perusahaan lokal.

Meski masih rumor, Awalil menjelaskan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memperhatikan lebih jauh perkembangan isu merger Grab dan GoTo.

Menurutnya, Grab adalah perusahaan milik asing, sehingga merger antara kedua perusahaan tersebut dapat semakin memperbesar dominasi asing dalam iklim investasi Indonesia.

"Dominasi asing dalam iklim investasi Indonesia dapat merugikan pelaku usaha domestik untuk itu pemerintah wajib menjaga iklim usaha," jelasnya pada 5 Mei 2025.

Baca juga: Ray Dalio Tegaskan Jadi Penasihat Informal Danantara, Tanpa Bayaran

Sementara itu, PT Grab Teknologi Indonesia (Grab Indonesia) memilih untuk tak banyak berkomentar atas spekulasi yang beredar bahwa Grab dan GoTo akan melakukan merger.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengungkapkan, saat ini pihaknya masih fokus untuk memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri.

“Kami memahami bahwa ada banyak spekulasi yang beredar terkait merger antara Grab dengan salah satu pelaku industri. Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi, sehingga kami tidak dapat menanggapinya lebih lanjut. Fokus kami saat ini adalah pada komitmen di Indonesia, yaitu memberdaya,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta pada 15 Mei 2025.

Tirza juga merespons atas munculnya kembali wacana publik yang mempertanyakan keberadaan Grab di Indonesia sebagai bentuk “dominasi asing”.

Baca juga: Saham GOTO Turun 5,56 Persen di Tengah Isu Merger dengan Grab, Ada Apa?

Dia menyatakan Grab Indonesia beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan diizinkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PMA adalah struktur hukum yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan global yang berinvestasi di Indonesia dan telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan bisnis berskala besar, mempercepat adopsi teknologi, dan mendukung inovasi lintas sektor.

Tirza menegaskan, meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal.

“Hingga hari ini 99 persen dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Hanya 1 orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA), sisanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI),” katanya.

Baca juga: GoTo Batalkan Private Placement, Rencana Penerbitan Saham Dihentikan