Bappenas Tekankan Ekonomi Hijau Jadi Arah Utama Pembangunan

KOMPAS.com – Pemerintah menegaskan komitmen menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat sebagai dasar pembangunan menuju Indonesia Maju 2045.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nizhar Marizi mengatakan, arah kebijakan tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

“RPJMN dan RPJPN sudah menegaskan transisi menuju NZE sebagai fondasi utama Indonesia Maju 2045,” kata Nizhar di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca juga: SBY Sebut Indonesia Harus Beralih ke Energi Terbarukan, Bukan Lagi Andalkan Minyak

Ia menuturkan, Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) menjadi pilar penting untuk menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca dan mencapai NZE 2060.

Melalui program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), pemerintah bersama mitra pembangunan mendorong kebijakan rendah karbon agar terintegrasi dalam perencanaan nasional dan daerah.

“Melalui forum ini, kita meneguhkan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan bangsa di masa depan,” ujarnya dalam Forum Dialog Multipihak Nasional–Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025–2029.

Dialog multipihak yang telah digelar di Sumatera Utara dan Maluku menjadi langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menuju pembangunan rendah karbon.

Sumatera Utara menghadapi tantangan emisi tinggi, tetapi memiliki potensi besar dari energi terbarukan dan kawasan hutan.

Baca juga: Hutan Tanaman Industri untuk Biomassa Diklaim Dukung Energi Terbarukan

Sedangkan Maluku dengan basis ekonomi kelautan menawarkan peluang besar dalam pengelolaan pesisir dan energi bersih untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Kedua dialog daerah tersebut menegaskan bahwa keterlibatan legislatif daerah dan skema pembiayaan yang solid akan mendukung PRKBI sebagai bagian dari blueprint pembangunan daerah,” kata Nizhar.

Ia berharap agenda pembangunan rendah karbon bisa dijalankan di daerah dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

"Keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kolaborasi lintas pihak yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, setiap rencana dan investasi pembangunan akan memberi kontribusi nyata bagi target nasional dan juga komitmen global kita dalam menghadapi perubahan iklim," ujarnya.