Norwegia Kucurkan Rp 3,5 Triliun untuk Dukung Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Norwegia mengalokasikan dana sebesar 216 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,5 triliun untuk menekan deforestasi dan memperkuat pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Utusan Khusus Perubahan Iklim Norwegia, Nils Herman Ranum, mengatakan dukungan itu diberikan untuk membantu Indonesia mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus mendorong ekonomi hijau.

Dana tersebut disalurkan melalui skema kerja sama berbasis hasil yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Baca juga: Kredit Karbon Dinilai Gagal Kurangi Emisi Perusahaan, Studi Ungkap

Menurut Nils, program yang dijalankan tidak hanya menjaga ekosistem hutan, tetapi juga menopang ketahanan pangan nasional.

“Sejauh ini Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar 216 juta dollar AS kepada pemerintah Indonesia, yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup,” ujar Nils saat konferensi pers Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

“Sebagian dari dana tersebut digunakan, misalnya, untuk program agroforestry dan perhutanan sosial, yang secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap produksi pangan,” lanjutnya.

Selain kerja sama antar pemerintah, Norwegia juga mendanai berbagai inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan petani kecil.

Bantuan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta inklusi petani kakao dan kelapa sawit, agar mereka bisa menembus pasar global dan memperkuat ekonomi lokal.

“Kami, misalnya turut mendukung upaya peningkatan produktivitas dan inklusi petani kecil dalam perkebunan kakao dan kelapa sawit, serta membantu mereka terhubung dengan pasar global agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi, sekaligus hasil pangan dari sektor tersebut,” ujar Nils.

Baca juga: Kredit Karbon di Eropa: Solusi atau Penipuan Berkedok Iklim?

Ia menegaskan nilai utama kerja sama Norwegia–Indonesia terletak pada penerapan prinsip pertanian berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga aspek: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, praktik pertanian harus menjaga kelestarian alam, menghindari pencemaran air, dan melindungi keanekaragaman hayati.

Selain itu, Nils menilai dimensi sosial dan ekonomi juga penting. Pembangunan ekonomi seharusnya memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, bukan hanya meningkatkan pertumbuhan nasional.

“Sementara dari sisi ekonomi, hal ini berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan negara secara makro, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi komunitas lokal yang berhak mendapatkan bagian dalam pertumbuhan ekonomi di negara seperti Indonesia,” katanya.