SKK Migas Siapkan Grand Design Pengamanan Hulu Migas Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar Rapat Kerja Pengamanan Hulu Migas 2025 pada 28–29 Oktober 2025. Agenda ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), TNI/Polri, kementerian terkait, dan pemerintah daerah dalam merumuskan arah baru sistem pengamanan sektor hulu migas nasional.

Rapat kerja ini mengusung tema “Transformasi Pengamanan Hulu Migas: Grand Design Pengamanan Hulu Migas Melalui Sinergi Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat, Intelijen, dan Sustainability untuk Ketahanan Energi Nasional.” Melalui kegiatan ini, SKK Migas menargetkan lahirnya Grand Design Security Hulu Migas Nasional 2025–2030 sebagai panduan lintas sektor untuk memperkuat keamanan energi Indonesia.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan bahwa pengamanan sektor hulu migas kini tidak bisa lagi dipandang sebatas aspek fisik, melainkan harus terintegrasi dengan sistem digital, intelijen, dan sosial masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Lelang 9 Wilayah Kerja Migas, BP Masuk Daftar Peminat

“Ancaman terhadap energi kini multidimensi: mulai dari sabotase, kejahatan siber, hingga konflik sosial di sekitar wilayah operasi. Karena itu, strategi pengamanan harus bertransformasi, adaptif terhadap teknologi, dan berakar pada kolaborasi lintas lembaga,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, rapat kerja ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pendekatan keamanan yang berkelanjutan.

“Kita ingin membangun ekosistem pengamanan hulu migas yang tidak hanya melindungi aset negara, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar dan mendukung agenda transisi energi,” katanya.

Selama dua hari, peserta raker mengikuti empat Focus Group Discussion (FGD) tematik. FGD pertama membahas intelijen dan pencegahan gangguan keamanan hulu migas, dengan penekanan pada pembentukan sistem early warning berbasis koordinasi BIN, TNI, Polri, BSSN, dan KKKS. FGD kedua mengangkat topik transformasi digital dan arsitektur keamanan nasional, termasuk integrasi pengamanan fisik dan siber dalam satu kerangka nasional.

Topik ketiga akan lebih banyak menggali peran masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan operasi migas. Salah satunya melalui model kemitraan sosial dan sistem pelaporan dini potensi gangguan. Sedangkan FGD keempat mengulas kerangka kerja keamanan dan keberlanjutan untuk ketahanan energi nasional. Khusus sesi keempat akan mengintegrasikan aspek keamanan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Raker ditargetkan melahirkan sejumlah capaian konkret, antara lain peta risiko nasional (National Risk Map) yang memetakan titik rawan illegal drilling, ancaman siber, dan konflik sosial; protokol intelijen bersama; serta model CBS di daerah operasi rawan sosial. Selain itu, SKK Migas dan KKKS akan menyiapkan pilot project Digital Command Center dan panduan keamanan proyek transisi energi.

“Ketahanan energi nasional tidak akan tercapai tanpa keamanan yang kokoh dan berkelanjutan. Grand design ini akan menjadi dasar untuk memastikan setiap operasi migas berjalan aman, efisien, dan berdaya saing,” ujar Djoko.

Dengan pendekatan yang menggabungkan teknologi, intelijen, dan pemberdayaan masyarakat, SKK Migas berharap pengamanan hulu migas ke depan menjadi sistem yang terukur, terintegrasi, dan sejalan dengan upaya menuju energi berkelanjutan.