Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Purbaya: Enggak Usah Terlalu Panik...
JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan level tersebut masih aman
Menurutnya, kondisi utang Indonesia masih berada di level aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap besarnya nominal utang.
Sebab, indikator utama yang dinilai lembaga internasional bukan semata jumlahnya, melainkan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk membayar.
"Kenapa Anda khawatir tentang utang? Kata siapa (Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk bayar utang)? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio atau ukuran-ukuran suatu negara bisa bayar utang seperti apa," ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dia menjelaskan, secara internasional terdapat dua rasio penting untuk menilai kemampuan fiskal suatu negara, yaitu defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) dan utang terhadap PDB. Dalam kedua rasio tersebut, posisi utang Indonesia dinilai masih sangat aman.
Berdasarkan standar internasional, batas defisit anggaran negara terhadap PDB sebesar 3 persen dan rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen untuk dikatakan aman.
Sementara saat ini, kondisi fiskal Indonesia masih di bawah batas tersebut dimana defisit APBN 2025 hingga akhir kuartal III masih sebesar 1,56 persen dari PDB, sedangkan rasio utang terhadap PDB masih 39,86 persen per Juni 2025.
"Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent," kata Purbaya.
Baca juga: Rasio Utang RI Hampir 40 Persen dari PDB, Purbaya: Masih Aman
Purbaya menambahkan, jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia relatif lebih sehat. Sejumlah negara maju bahkan mencatat rasio utang yang jauh melampaui standar internasional.
"Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100 persen sekarang. Amerika ada 100 persen debt to GDP ratio-nya. Jepang 275 persen. Singapura ada 90 persen ya, gede banget. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Anda enggak usah terlalu panik," tambahnya.
Dia memastikan, pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal agar defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB. Dia menegaskan komitmennya untuk tidak mengubah batas tersebut dalam waktu dekat.
Baca juga: S&P Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di BBB, Outlook Stabil
"Saya enggak akan tembus 3 persen deficit to GDP ratio. Anytime soon enggak akan berubah, enggak akan saya ubah itu. Saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan, tahun depan," tegasnya.
Meski demikian, Bendahara Negara itu membuka peluang untuk menyesuaikan strategi fiskal ketika pertumbuhan ekonomi mencapai level yang lebih tinggi.
"Nanti kalau tumbuh kita sudah misalnya 7 persen, kita pertimbangkan perlu enggak kita kurangin pajak? Atau perlu enggak kita kurangin debt-nya? Atau perlu enggak kita tambahin debt-nya untuk menembus 8 persen? Tapi kan hitungannya clear di atas kertas. Kalau sudah 7 persen saya naikin sedikit, orang juga happy," tukasnya.
Baca juga: Defisit APBN Melebar, Posisi Utang Pemerintah Diprediksi Rp 10.360 T Per 2026
