Pratikno Sebut Potensi Ekonomi Hijau di RI: Laut hingga Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan green economy atau ekonomi hijau.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Angkatan LXIII Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

“Indonesia memiliki modalitas strategis untuk mengembangkan green economy, mulai dari kekayaan laut dan daratan, potensi energi terbarukan seperti angin, matahari, geotermal, dan ombak laut, serta sumber daya bio seperti kelapa sawit,” kata Pratikno dalam keterangan resmi, Rabu (11/6/2025).

"Kuncinya adalah 'making the best of' atau memanfaatkan sebaik-baiknya potensi yang kita miliki," lanjut Pratikno.

Baca juga: Komisi XII: Kita Butuh Tambang, tapi Jangan Korbankan Lingkungan Raja Ampat

Dilansir situs web Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, ekonomi hijau atau green economy adalah konsep ekonomi yang bertujuan meingkatkan kesejahteraan, disertai dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan, rendah emisi karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. 

Pratikno menambahkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan kesadaran kolektif, dan salah satu cara yang efektif adalah melalui penguatan gerakan sosial di masyarakat.

"Gerakan lingkungan bisa dibentuk melalui tradisi di sekolah, peran tokoh agama, budaya lokal, bahkan lewat hobi anak muda seperti olahraga dan musik," katanya.

Baca juga: Jatam Minta Pemerintah Juga Setop Tambang di Pulau Gag Raja Ampat

Menko PMK juga menekankan bahwa pemanfaatan bonus demografi harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi era disrupsi yang bergerak sangat cepat akibat perkembangan teknologi.

Menurutnya, akan banyak jenis pekerjaan dan keterampilan bakal tergantikan oleh kebutuhan akan kemampuan dan pengetahuan terkait masa depan.

"Skil yang paling fundamental menghadapi disrupsi adalah menjadi agile learner, yaitu pembelajar yang adaptif dan terus berkembang," ungkapnya.

Menutup paparannya, Menko PMK menyampaikan pesan kepada para peserta pelatihan agar tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mampu memperbaiki sistem birokrasi secara menyeluruh.

"Birokrat ke depan bukan hanya dituntut meningkatkan kapasitas, tetapi juga membenahi sistem birokrasi,” kata dia.

“Jangan sampai birokrat hebat hanya berlari dalam kandang hamster, lari cepat, berkeringat, tapi terjebak dalam lingkaran," tegasnya.